Pelapor SLIK Diyakini Meningkat Menuju Sistem Perkreditan yang Sehat  

21

Mangupura (Bisnis Bali) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali Nusra berharap Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) akan menjadi infastruktur pendukung sistem perkreditan yang sehat. Pada akhir 2018 nanti, pelapor SLIK diproyeksikan meningkat menjadi 2.142 lembaga jasa keuangan (LJK) pelapor dibandingkan pada 2017 sebanyak 1.627 LJK pelapor yang didominasi oleh lembaga perbankan dan perusahaan pembiayaan.

“Sistem informasi SLIK saat ini sudah mencatat 96,4 juta debitur dan akan terus meningkat seiring peningkatan jumlah pelapor SLIK,” kata Direktur Pengawasan LJK-OJK KR 8 Bali dan Nusra, Nasirwan Ilyas di Nusa Dua baru-baru ini.

Menurutnya, pada 2022, pelapor SLIK diproyeksikan akan meningkat pesat seiring kewajiban pergadaian, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur menjadi pelapor dalam aplikasi SLIK.

Ia pun menilai untuk LKM, lembaga penyedia jasa fintech, serta lembaga lain di luar LJK seperti koperasi simpan pinjam terbuka untuk menjadi pelapor SLIK dengan memenuhi persyaratan dan mendapat persetujuan oleh OJK.

Hal itu semua karena manfaat SLIK, selain dimanfaatkan sendiri oleh LJK pelapor, pihak-pihak yang memanfaatkan informasi debitur adalah debitur sendiri, Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP), pihak lain antara lain Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan penegak hukum.

“Penyampaian laporan dan permintaan debitur secara lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu pada aplikasi SLIK akan dapat memberikan manfaat kepada semua pemangku kepentingan sehingga dapat mendukung dalam menjaga stabilitas sistem jasa keuangan,” tegasnya.

Untuk itu, melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan OJK diharapkan dapat terlaksana kelancaran implementasi SLIK yang diawali dengan penyampaian data debitur pada laporan inisial posisi data Maret 2017 dan data rutin posisi April 2017 oleh LJK pelapor SLIK yang sebelumnya merupakan seluruh pelapor SID.

“Pada sosialisasi tersebut akan dipaparkan secara rinci peraturan OJK dan rancangan SE OJK antara lain terkait cakupan pelapor, cakupan data, tata cara pelaporan, jadwal pelaporan hingga pengenaan sanksi pelanggaran,” katanya. (dik)

BAGIKAN