Perubahan iklim yang tak menentu membuat keberlangsungan usaha tanam padi menjadi makin tidak menentu atau berisiko tinggi. Bercermin dari kondisi tersebut sekaligus dalam rangka mengamankan UU No.19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, diperlukan solusi salah satunya melalui perusahaan daerah (perusda). Bagaimana mekanismenya dalam kaitannya mengamankan harga usaha tani?

SAAT ini terdapat kecenderungan yang makin meningkat terhadap bencana alam dan risiko usaha di tingkat petani, serta sistem pasar yang belum berpihak kepada petani. Kondisi tersebut akhirnya membuat terjadinya harga produk pertanian, seperti gabah maupun bahan pangan serta hortikultura lainnya mengalami fluktuasi harga yang drastis, yaitu harga yang sangat rendah.

Akibatnya, itu akan mengurangi penghasilan dan bahkan merugikan petani selaku produsen.

Sebab itu, diperlukan perlindungan dan pemberdayaan kepada petani. Kondisi ini sejalan dengan UU No.19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang bertujuan memberikan kepastian usaha tani, melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen.

Menurut Dekan Fakultas Pertanian Universitas Dwijendra, Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., guna menjamin kepastian usaha tersebut sekaligus sebagai pengejawantahan UU tentang perlindungan usaha tani, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk memberikan jaminan pemasaran hasil pertanian kepada petani yang melaksanakan usaha tani sebagai program pemerintah sekaligus merupakan hak petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan. Ketidakpastian usaha tani ini dapat menjadi disinsentif bagi petani untuk berusaha tani, sehingga mereka (petani) sangat perlu diberikan jaminan pemasaran yang menguntungkan.

Jelas Sedana, salah satu jaminan pemasaran yang bisa diambil oleh pemerintah adalah  pembelian langsung produk petani dan penampungan hasil usaha tani oleh pemerintah, misalnya melalui badan usaha milik daerah atau perusda. Katanya, pada penyelenggaraannya badan usaha ini dapat melakukan kemitraan dengan kelompok-kelompok usaha di tingkat petani atau perdesaan.

“Secara praktis, pemerintah kabupaten dan kota di Bali perlu merintis pembentukan dan pengembangan perusahaan daerah yang berfungsi membeli produk pertanian khususnya pangan seperti gabah hasil petani setempat,” tuturnya.

Mekanismenya adalah perusda akan membeli hasil pertanian. Ini akan menjadi insentif atau motivasi bagi petani dalam mengembangkan usaha tani. Sebagai ilustrasi saja, jika perusda dapat membeli gabah petani kualitas baik dengan Rp 6.000 per kilogram, maka kisaran harga akan mampu meningkatkan pendapatan petani.

“Harga tersebut akan mampu makin menggairahkan petani dalam mengembangkan usaha tanaman padi sekaligus mewujudkan ketahanan pangan bahkan kedaulatan pangan,” ujarnya.(man)

BAGIKAN