Pemberlakukan tarif nonsubsidi bagi pelanggan yang menggunakan daya listrik 900 VA dirasa kian membenbani dan menuai keluhan dari masyarakat. Hal ini karena banyak pelanggan yang belum paham terhadap kenaikan tarif yang berlaku secara bertahap. Apa yang harus dilakukan?

PEMBERLAKUAN tarif nonsubsidi bagi pelanggan listrik 900 VA telah berlaku secara bertahap dari awal Januari 2017 dengan tarif yang dikenakan Rp 791 per kWh. Tarif ini mengalami kenaikan dari tarif subsidi sebelumnya yang hanya Rp 605 per kWh.

Selanjutnya pada Maret, tarif ini mengalami kenaikan tahap kedua dengan tarif Rp 1.034 per kWh. Berikutnya, kenaikan tahap ketiga berlaku mulai Mei dengan tarif Rp 1.352 per kWh. Pada awal Juli mendatang, tarif daya listrik 900 VA akan mengikuti golongan nonsubsidi senilai Rp 1.467,28 per kWh yang disesuikan dengan tarif adjustment.

Terhadap hal ini, Direktur Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali, I Putu Armaya, S.H. mengatakan telah mendapat berbagai keluhan dari masyarakat. Jumlahnya mencapai 118 keluhan dari konsumen di seluruh Bali. Yang paling banyak memberikan keluhan adalah konsumen dari Denpasar dan Badung.

“Keluhan terjadi karena konsumen merasa kaget dengan pembayaran tarif listrik yang cukup siginifikan,” katanya.

Dia mengatakan, walaupun pencabutan subsidi yang berdampak pada kenaikan tarif listrik 900 VA ini merupakan kebijakan dari Kementerian ESDM, keluhan terjadi karena kurang pahamnya konsumen terhadap kenaikan yang terjadi. Dengan demikian, dia mengharapkan kejelasan informasi hingga ke banjar-banjar

dilakukan oleh PLN. Selain itu, dia juga mengharapkan, dengan kenaikan tarif yang membuat pelanggan harus membayar lebih mahal keperluan listriknya, PLN juga diharapkan mulai melakukan pembenahan dengan memberikan pelayanan maksimal. Termasuk juga harapannya kepada pemerintah kabupaten/kota agar turut bersinergi dengan PLN untuk memperbaiki fasilitas penerangan jalan. Hingga kini, masih banyak masyarakat pedesaan belum difasilitasi penerangan jalan. “Konsumen sudah membayar mahal, termasuk pajak penerangan jalan, sehingga pemerintah kabupaten/kota harus menggencarkan

pembangunan atau perbaikan penerangan jalan agar masrayakat juga mendapatkan haknya,” ungkapnya.

Dia mengakui, jika pihaknya tidak mempermasalahkan pencabutan subsidi. Namun hanya lebih bagaimana sikap konsumen ke depannya dalam menghadapi kebijakan ini. Dengan begitu, hak dan kewajiban berjalan secara seimbang.

Sementara itu, Deputi Manajer Komunikasi dan Bina Lingkungan PLN Distribusi Bali, I Gusti Ketut Putra menjelaskan, sosialisasi telah

Dilakukan beberapa waktu sebelumnya. Dia juga mengatakan beberapa keluhan lisan sudah didapatkan, namun belum siginifikan.

Terkait perolehan subsidi, Gusti Putra juga mengatakan, bagi masyarakat yang merasa tidak mampu, tetapi dikenakan tarif nonsubsidi, (wid)

BAGIKAN