Program Kebersihan Pemkot Denpasar Mendapat Dukungan SMK Bintang Persada  

20
‎Perwakilan SMK Bintang Perasada saat beraudiensi dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Denpasar, I Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta, di Kantor Wali Kota Denpasar.  (sta)

Denpasar (Bisnis Bali) – Menciptakan Kota Denpasar yang bersih, nyaman dan indah  Pemerintah Kota (pemkot) Denpasar terus menggalakkan tentang penanganan  sampah di Kota Denpasar.  Program Pemkot Denpasar mendapat dukungan berbagai pihak termasuk siswa –siswi SMK Bintang Persada, dengan melakukan pengolahan sampah dengan cara memilah dan menggumpulkan sampah, serta langsung diolah menjadi pupuk organik cair dan padat. Demikian disampaikan Wakil Ketua Kurikulum SMK Bintang Perasada,  Ni Luh Putu Rusmana Dewi, saat beraudiensi dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Denpasar, I Nyoman Ngurah Jimmy Sidharta, Jumat (9/6), di Kantor Wali Kota Denpasar.

Lebih lanjut dikatakan, pupuk yang dibuat langsung  dimanfaatkan untuk memupuk taman di sekolah. Juga dijual di toko pertanian yang ada di Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Tabanan. Bahkan petani merasa puas dengan  hasil pupuk yang di buat siswa-siswa SMK Bintang Persada. Terbukti banyak pelanggan hingga bersedia menunggu produksi.‎

Dalam  membuat pupuk, siswa – siswa bersedia  turun  ke lingkungan sekolah hingga beberapa pasar tradisional untuk mencari limbah sampah untuk diolah menjadi pupuk. Dengan cara ini lingkungan sekolahnya menjadi bersih dari sampah dan menghasilkan uang.

Diakui, sampah memang menjadi permasalahan di mana pun, namun jika diolah dengan benar maka akan menjadi berkah. Untuk mengatasi masalah sampah  dalam kesempatan ini juga mengusulkan kepada Pemkot Denpasar untuk menjadi pertimbangan agar penanganan  sampah harus dan mutlak dilakukan di lingkungan rumah tangga, khususnya di dapur dengan menyediakan minimal tempat sampah secara terpilah antara sampah organik, recycle dan non recycle.

Mengatasi jumlah tempat sampah yang terbatas, pemerintah melalui Perda dapat mewajibkan agar tempat-tempat umum atau pelayanan publik sekolah tempat pembelanjaan, perusahaan-perusahaan maupun instansi terkait agar memberikan sedikit ruang untuk ditempatkan tempat sampah yang akan disediakan oleh pemerintah. Bahkan tempat pembuangan sampah tersebut dipasang atau dipantau CCTV di mana pemerintah hanya perlu memasang satu CCTV di tempat yang strategis maupun menggunakan CCTV yang sudah ada di tempat pelayanan publik tersebut sedangkan biaya listrik dan penyimpanan data nebeng pada pihak perusahaan tersebut.  ‘’Bagi yang melanggar harus diberikan sangsi tegas,’’ katanya. (sta)

BAGIKAN