Pemkab Buleleng Teken MoU dengan Kajati Singaraja Dalam Rangka P4D dalam Jalankan APBD    

11
Penandatangan MoU oleh Bupati Buleleng dengan Kajati Singaraja. (ira) 

Singaraja (Bisnis Bali) – Dalam rangka meningkatkan Pengawasan Pengamananan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (P4D), tanpa ada keraguan dalam menjalankan APBD, Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejari) Singaraja, bersama Pemerintah Kabupaten Buleleng, menandatangani Memorandum of Understanding (MoU), di ruang rapat Kantor Bupati Buleleng

Penandatanganan MoU ini disaksikan langsung Ketua DPRD Buleleng yang diwakil Oleh Wakil Ketua, I Made Adi Purnawija, S.Sos., Sekretaris Daerah Buleleng, Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., beserta Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Kepala Kejaksaan negeri Singaraja, Fahrur Rozy, S.H., M.M. dalam sambutannya mengatakan, fungsi TP4D Buleleng adalah mengawal dan menggiring proses pembangunan daerah agar berjalan lancar, tanpa penyimpangan dana daerah. “Setiap proyek pembangunan akan kami kawal, mulai dari proses pelelangan, kami kawal kami giring, dalam rangka tindakan persuasif,” ungkapnya.

Fahrur Rozy menambahkan, TP4D Buleleng selama ini tetap melakukan pendampingan selama OPD di lingkungan Pemkab Buleleng mengajukan permohonan untuk mendampingi dan mengawal kegiatan. “Saya harapkan aparat Pemerintah Daerah Buleleng jangan takut dalam melaksanakan semua kegiatan. Kami akan kawal dan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum kepada mereka,” pungkasnya.

Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana,ST., menegaskan, saat ini seluruh OPD harus segera jalankan APBD tanpa ada kekhawatiran lagi. Karena menurutnya, hal-hal yang diragukan bisa didiskusikan dengan tim di Kejati terlebih dahulu. “Jadi dengan adanya MoU ini lebih terkontrol dan efektif, tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi,” tegas Bupati Agus. (ira) 

BAGIKAN