Direvisi Jadi Rp 1 M Kebijakan Wajib Lapor tidak Ngefek pada Pajak

17

Denpasar (Bisnis Bali) – Revisi besaran minimal saldo nasabah yang wajib dilaporkan bank kepada Direktorat Jenderal Pajak dari semula Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar, dinilai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali, AA Ngurah Alit Wiraputra tak ngefek pada penerimaan pajak. Sebab itu, pelaporan informasi keuangan ini hanya cenderung untuk mendapat informasi yang lebih lengkap sesuai standar internasional.

“Patokan nominal pelaporan jumlah rekening baik itu Rp 200 juta maupun Rp 1 miliar revisi terbaru, tidak akan berdampak pada penerimaan pajak,” tutur Ngurah Alit, Kamis (8/6) kemarin.

Pertimbangannya, bila yang ditarget tersebut hanya untuk pajak, pemerintah salah dalam kebijakan tersebut. Alasannya, dana masyarakat yang tersimpan di bank bisa saja merupakan hasil dari transaksi tanah atau bangunan, sedangkan untuk jenis transaksi tersebut pastilah masyarakat sudah membayarkan pajak dalam bentuk PPHTB. Begitu pula, bila dana masyarakat yang tersimpan di bank bersumber dari pinjaman, maka untuk transaksi tersebut tidak kena pajak karena sudah dikenakan langsung ketika pinjaman cair. Imbuhnya, bila sumber uang tersebut dari berbisnis dan transaksi lainnya, maka pastinya transaksi tersebut sudah kena PPH pasal 21 dan 25.

“Dengan semua aturan yang sudah ada, apa lagi yang dicari dengan mendata nominal rekening nasabah? Bisa dibilang maksud pemerintah ini tidak jelas dalam kebijakan tersebut,” ujarnya.

Jelas Ngurah Alit, bercemin dari itu semua pelaporan besaran nominal tersebut tidak berdampak ke nasabah. Terkecuali, bila nasabah bersangkutan belum mengikuti program tax amnesty (TA) dan terkait itu pihak pajak memang memang harus mengejar sesuai ketentuan.

“Semua aset-aset yang tidak ikut TA harus dikejar. Kadin berharap pihak pajak mengejar itu, bila perlu sajangan sampai direvisi jadi Rp 1 miliar tetapi tetap Rp 200 juta, bahkan Rp 100 juta masih ideal untuk jadi acuan batas minimal pelaporan,” tandasnya.    (man)

BAGIKAN