Bahas PPDB Komisi IV DPRD Badung Gelar Raker dengan Disdikpora  

25

Mangupura (Bisnis Bali) – Komisi IV DPRD Badung, Kamis (8/6) kemarin, menggelar rapat kerja (raker) dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora). Agendanya, membahas penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2017/2018.

Raker ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Badung Nyoman Karyawan, S.T. dan dihadiri Ketua Komisi IV AA Ngurah Ketut Agus Nadhiputra dan sejumlah anggota seperti Nyoman Sentana, IB Argapatra, Made Reta, Luh Gede Mediastuti, IB Sunarta, dan Gede Wardana Erawan. Dari pihak Disdikpora, hadir Kadis Ketut Widia Astika beserta sejumlah kabid serta sejumlah camat di Badung.

Sebelum tanya jawab, Kadisdikpora Badung Ketut Widia Astika menegaskan, sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) No. 17 tahun 2017 untuk PPDB 2017/2018, ada tiga hal baru yang harus diikuti. Pertama, ada pembatasan rombongan belajar (rombel). Kalau dulu ada yang sampai 38 rombel, kini hanya boleh maksimal 33 rombel. Selain itu, sekolah tidak diperbolehkan memberlakukan double shift.

Kedua, jumlah siswa dalam satu rombel hanya maksimal 32 orang untuk tingkat SMP. “Dulu boleh sampai 41 orang,” katanya.

Ketiga, sistem zone atau wilayah. SMP di setiap kecamatan akan menerima siswa dari lingkungan kecamatan bersangkutan. “Sekitar 50 persen jumlah siswa baru akan direkrut dari lingkungan lokal,” katanya.

Selanjutnya, dari siswa miskin dan penyandang disabilitas serta kesetaraan 15 persen, siswa berprestasi akademik dan nonakademik maksimal 15 persen, reguler berdasarkan daftar kolektif hasil ujian sekolah (DKHUS) minimal 15 persen serta siswa lulusan di luar zone maksimal 5 persen.

Terkait aturan baru tersebut, kecemasan anggota Dewan pun bermunculan. Sorotan dari pimpinan dan anggota DPRD pun bermunculan.

Wakil Ketua Dewan Nyoman Karyana mempertanyakan apakah warga asli Badung bisa ditampung secara keseluruhan di sekolah negeri di Badung. “Ini kami tanyakan karena masyarakat Badung wajib mendapatkan sekolah di Badung,” katanya.

Anggota Komisi IV lainnya Nyoman Sentana dan Made Reta mempertanyakan soal zonasi atau keinginan pindah ke zone lain dengan pertimbangan lokasi. Pertanyaan lainnya berupa anak berkebutuhan khusus.

Terkait pertanyaan ini, Widia Astika memastikan semua lulusan SD di Badung tertampung di SMP. “Cuma, tidak semua bisa ditampung di sekolah negeri,” katanya.

Soal zone, katanya, masih bisa keluar kecamatan asal calon siswa tersebut harus melalui jalur reguler atau seleksi lewat NEM. Jika memang nilainya memungkinkan, siswa bisa memilih di sekolah di luar zonenya.

Secara umum, siswa SD yang tamat tahun ini berjumlah 9.828 orang. Yang bisa ditampung 8.268.  Rinciannya Petang tamat 475 orang, bisa diterima 608 orang. “Kurang siswa 142 orang,” katanya.

Di Abiansemal, siswa SD yang tamat berjumlah 1.509, sementara tempat yang tersedia 1.088 sehingga kelebihan 421 orang. Di Mengwi siswa yang tamat 1.998, tempat yang ada 1.920, sehingga kelebihan 78 orang. Di Kuta Utara tamat 2.075, tempat 1.432, sehingga kelebihan 643 orang. Di Kuta tamat 1.508 tempat 1.172 sehingga kelebihan 320 orang.  Di Kuta Selatan tamat 2.263 orang, tempat 2.048 sehingga kelebihan 215 orang.

Walau begitu, Widia Astika memastikan, pada detik-detik terakhir, pemerintah diperbolehkan untuk mengambil kebijakan. Jika memang dibutuhkan, pemda masih boleh mengambil kebijakan sehingga lulusan SD semua tertampung di SMP,” katanya. (ad 1.104)

BAGIKAN