Positif, Aturan Wajib Lapor Saldo Minimal Rp200 Juta

23

Denpasar (Bisnis Bali) – Kebijakan pemerintah dengan membuat batasan jumlah saldo yang wajib dilaporkan bank ke Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) disambut positif sejumlah kalangan. Pemerintah didesak untuk membuat aturan pendukung lainnya untuk lebih memperjelas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/ 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yang baru ini.

“Kebijakan yang baru ini tidak ada alasan bagi perbankan untuk tidak melaksanakannya, mengingat hal tersebut terkait dengan tindak lanjut dari pelaksanaan tax amnesty,” tutur Wakil Ketua Umum Kadin Bali Bidang Fisikal dan Moneter, Drs. IB Kade Perdana, M.M., Selasa (6/6) kemarin.

Utamanya dalam rangka memenuhi persyaratan dan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota dalam sistem keterbukaan dan akses pertukaran informasi (automatic exchange of information/AEoI) antarnegara dalam hubungan internasional yang segera akan dilaksanakan  pada 2018 mendatang. Sebab itu, bank wajib melaporkan saldo nasabahnya yang berjumlah minimal Rp 200 juta sesuai dengan PMK No.70/2017 sebagai tindak lanjut dari Perppu No.1 /2017 tentang. akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yang sedang digodok untuk dijadikan undang-undang.

“Saya kira bagi bank yang tidak mematuhinya layak untuk diberikan sanksi tegas, pasti dan yang dipandang adil, bahkan juga perlu diberikan sanksi tambahan berupa penurunan tingkat kesehatan bank,” ujarnya. (man)

BAGIKAN