Alokasi Dana PHR Wajib Dikembalikan ke Budaya

11
PHR -Alokasi pembagian dana PHR keenam kabupaten untuk pelestarian budaya lokal. (kup)

Upaya Pemerintah Kabupaten Badung langsung menyalurkan alokasi dana pajak hotel dan restoran (PHR) ke enam kabupaten di Bali diharapkan memiliki sasaran yang tepat.  Sejauhmana dana alokasi pemanfaatan dana PHR bisa bermanfaat untuk pelestarian budaya yang menjadi aset pariwisata Bali?

BADUNG memang merupakan kabupaten yang sebagian besar pendapatan asli daerah (PAD) ditopang dari PHR.  Hasil pemungutan PHR Kabupaten Badung memang mesti dikembalikan untuk pelestarian budaya yang selama ini menjadi penopang pariwisata Bali.
Penghasilan pariwisata secara satu kesatuan memang dimiliki Bali. Industri pariwisata memang tidak dikotak-kotakkan milik perkabupaten/kota. Kabupaten Badung patut bersyukur meraih PHR paling besar sehingga bisa memberikan sumbangsih terhadap pelestarian budaya lokal.
Ketua INCCA Bali IB Surakusuma mengatakan, hasil pemungutan PHR seharus dikelola secara profesional baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi. Pengalokasian bantuan dana PHR keenam kabupaten ini mesti dengan pertimbangan dan target yang jelas. Dana alokasi PHR ini diharapkan betul-betul diperuntukkan bagi pelestarian budaya.  Sementara dana untuk pembangunan bisa memanfaatkan dana DAU dan DAK.
Ia menjelaskan alokasi dana PHR dari Kabupaten Badung untuk 6 kabupaten di Bali sifatnya langsung. Enam kabupaten penerima PHR ini mesti memiliki prioritas penggunaan yang jelas. Dana bantuan PHR ini mesti diperuntukan bagi pendidikan dan kesehatan. Ketika pendidikan dan kesehatan terjamin, masyarakat lokal bisa tetap melestarikan budaya Bali. Peningkatan SDM masyarakat Bali bisa menjadi salah satu ukuran keberhasilan penyaluran PHR.  Ini secara tidak langsung membantu 6 kabupaten di Bali untuk pemerataan pembangunan. Ini untuk mengurangi kesenjangan kabupaten yang kaya dan kabupaten yang miskin di Bali.
Konsul Kehormatan Polandia ini memaparkan, untuk Bali ini melihat enam kabupaten di Bali wajar mendapatkan bantuan PHR. Hasil pembangunan pariwisata mesti dibagi secara merata. Enam kabupaten penerima alokasi PHR Kabupaten Badung tidak boleh merasa dianaktirikan.
Menurutnya, alokasi dana PHR Kabupaten Badung untuk enam kabupaten di Bali mesti diperuntukan bagi pendidikan, kesehatan, seni budaya, adat dan tradisi. Kegiatan ngaben termasuk nyekah masal mesti disubsidi pemerintah. Ini bisa meringankan masyarakat dalam pelestarian budaya lokal.  (kup)

BAGIKAN