Permudah Perizinan Pemkab Gianyar Contoh Pelayanan Publik Pemkab Sleman   

29
Rangkaian kegiatan Tim peningkatan kualitas dan penyebarluasan Informasi Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kabupaten Gianyar melakukan kegiatan studi banding ke Pemerintah Kabupaten Sleman Yogyakarta. (kup)

Gianyar (Bisnis Bali) – Presiden Jokowi/JK telah menggariskan terkait pelayanan perizinaan dan penanaman modal mesti dipermudah sehingga pembangunan bisa makin lancar. Untuk meningkatkan pelayanan publik dengan prosedur dan SOP yang prima di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Tim Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Kabupaten Gianyar melakukan kegiatan studi banding ke Pemerintah Kabupaten Sleman Yogyakarta, Rabu (17/5) hingga Jumat (19/5).

Rombongan Tim peningkatan kualitas dan penyebarluasan Informasi yang dipimpin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemkab Gianyar, I Ketut Mudana. Rombongan diterima Kasi Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman, Agus Puguh Santoso.

Agus Puguh Santoso mengungkapkan, Pemkab Sleman sudah melakukan penyederhanaan pelayanan perizinan. Prosedur pelayanan perizinan sudah dirancang dengan tahapan yang jelas.
Ia menjelaskan, penyederhanaan perizinan mengedepankan unsur legalitas dan pengendalian. Salah satu contoh dalam pelayanan izin mendirikan mebangun (IMB) diarahkan struktur bangunan vertikal. Ini juga mempertimbangkan geografis. Struktur bangunan vertikal ini diwajibkan untuk menekan alih fungsi lahan. Ketika pembangunan sesuai peruntukan maka pengurusan izin akan dibantu.

Dipaparkannya, di samping unsur pengendalian dan legalitas Pemkab Gianyar juga berupaya mempermudah pelayanan perizinan. Kemudahan pengurusan izin ini diberikan kepada masyarakat miskin.
Lebih lanjut dikatakannya, tahapan pemberian meliputi IPPT atau SKTBL, dokumen perolehan tanah, dokumen lingkungan, dokumen RTB, izin mendirikan bangunan, izin gangguan sebagai izin utama dan izin teknis ( sebagai izin operasional).

Dispensasi dimaksud berupa pemberian IMB setelah selesai dibangun, pembebasan restribusi IMB, dan penerbitan IMB dilakukan bersamaan dengan RTB dan pembebasan retribusi.
Syarat IMB Dispensasi meliputi bangunan layak huni, rumah tinggal tunggal dan tidak bertingkat. Lokasi rumah di jalan lingkungan. Lokasi tidak berada di sempadan sungai, kepemilikan tanah dan bangunan tidak dalam sengketa, kontruksi bangunan tidak membahayakan keselamatan umum status tanah pekarangan, lokasi rumah sesuai tata ruangan.

Inovasi sistem informasi diantaranya pemohon bisa melihat perjalanan berkas pemohonan statusnya. Ini dengan memasukan Nomor Penerimaan Berkas mulai 1 April 2016.
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman telah memisahkan loket bagi pemohon sendiri dan kuasa pemohon. Tujuannya adalah memudahkan kepada pemohon sendiri untuk menghindari antrian yang panjang.
Paket perizinan/paralel memudahkan kepada pemohon sendiri agar perizinan yang ada pada tahapan perencanaan dan pelayanan bisa dipercepat.

Dinas penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman juga selektif menerima investor yang akan menanamkan modal. Setiap perizinan yang akan diajukan investor disesuaikan dengan tata ruang. Perizinan IMB ini disesuaikan peruntukan tata ruang perumahan, pabrik atau lainnya.
Agus Puguh Santoso menambahkan dalam SOP pengeluaran izin didasarkan target waktu yang jelas. Penyelesaian Izin IMB paling lambat 30 hari. Dalam penanaman modal izin SIUP bisa diselesaikan dalam jangka waktu 12 hari. (ad 998)

BAGIKAN