REI Harapkan Harga FLPP dan Hunian Vertikal Disetujui Kemen PUPR

18

Denpasar (Bisnis Bali) – Real Estate Indonesia (REI) Bali berharap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) dapat menyetujui usulan terkait usulan kenaikan harga rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), wacana pembangunan hunian vertikal atau apartemen untuk mengakomodir kebutuhan hunian yang masih besar di Bali.

Ketua DPD REI Bali, Pande Agus P. Widura, di dalam Rapat Koordinasi Debottlenecking Pasar Perumahan Provinsi Bali, di Grand Inna Bali Beach, Sanur, Kamis (18/5) mengatakan, pihaknya mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan harga rumah subsidi FLPP di Bali dari Rp141,7 juta menjadi sekitar Rp 200 juta.

Usulan tersebut karena bila mencontoh di Papua harga rumah FLPP sudah disesuaikan menjadi sekitar Rp 195 juta. “Di Papua untuk perkembangan rumah FLPP termasuk yang terbanyak di Indonesia dengan harga sekitar Rp 195 juta. Bali pun bisa seperti itu sehingga berharap harga usulan sekitar Rp 200 jutaan,” katanya.

Pande mengakui, harga awal Rp 141,7 juta tidak memungkinkan diberlakukan di seluruh Bali karena terkendala harga lahan yang mahal. REI Bali mendapatkan target sebanyak 6.000 unit rumah subsidi skema FLPP. Dari target tersebut, hingga April 2017 ini sudah ada sekitar 1.500 unit rumah subsidi dibangun di tiga kabupaten tersebut dari rencana sekitar 3.000 unit.

Rumah FLPP baru bisa disasar di tiga kabupaten seperti Buleleng, Karangasem dan Negara, tepatnya di daerah yang juga jauh dari daerah perkotaan di tiga daerah tersebut.

Usulan harga karena di luar ketiga daerah ini, harga tanah masih tinggi sehingga pengembang (developer) kesulitan memberikan harga FLPP sesuai ketentuan Rp 141,7 juta per unit. “Karena itu kami mau berusaha untuk berdiskusi, merumuskan harga FLPP 2018 apa masih ada kemungkinan naik dari sekarang Rp141,7 juta menjadi sekitar Rp 200 juta,” jelasnya.(dik)

BAGIKAN