Perbarindo Bali Gelar Sosialisasi Penerapan APU-PPT  

84
SOSIALISASI - Kegiatan sosialisasi POJK penerapan APU-PPT dan penyusunan "action plan" bagi BPR di Bali yang diselenggarakan DPD Perbarindo Bali, Selasa (16/5). (kup)

Denpasar (Bisnis Bali) – DPD Perbarindo Bali melaksanakan sosialisasi POJK Penerapan APU-PPT dan Penyusunan “Action Plan” bagi BPR Provinsi Bali bertempat di Hotel Neo, Selasa (16/5). Kegiatan sosialisasi ini dihadiri Wakil Ketua DPD Perbarindo Bali, Gusti Ngurah Gede Budiawan, pengurus Perbarindo dan peserta dari BPR seluruh Bali.

Sekretaris DPD Perbarindo Bali, Ketut Komplit, di sela-sela pembukaan acara sosialisasi mengatakan, materi sosialisasi kepada SDM BPR di Bali mencakup Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan. Sosialisasi ini kita rancang untuk menjawab kebutuhan industri keuangan terkait penanganan anti-pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT).

Ia menjelaskan, aturan terkait APU-PPT ini sudah dibelakukan 21 Maret 2017. BPR diberikan waktu menyampaikan action plan sampai Mei 2017.

Dipaparkannya, BPR sebagai lembaga jasa keuangan dalam menjalankan usaha didasarkan pada kepercayaan masyarakat. BPR jangan sampai dijadikan tempat praktik pencucian uang oleh pihak tertentu.

Secara teknis, petugas BPR khusus front liner wajib memahami apa dilakukan kepada tiap nasabah yang melakukan transaksi perbankan. Melalui sosialisasi ini peserta diberikan manfaat terhadap bagaimana pelayanan BPR kepada nasabah. Petugas BPR wajib memahami profil nasabah.

Lebih lanjut Ketut Komplit mengatakan, setiap transaksi dengan nasabah mesti diantisipasi risikonya, baik risiko reputasi, risiko hukum maupun risiko operasional.

Selain front liner ada juga petugas atau pejabat eksekutif BPR yang membantu berwenang mengetahui transaksi yang mencurigikan. Transaksi yang mencurigakan mesti dilaporkan ke PPATK. “Transaksi keuangaan tunai mencurigakan mesti dilaporkan ke PPATK,” katanya.

Ketut Komplit menegaskan, secara UU Perbankan, BPR diwajibkan melaporkan transaksi yang nasabah yang mencurigakan. Sebaliknya BPR juga dilindungi oleh UU dalam melaporkan transaksi yang mencurigakan.

Kepala Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaaan Terorisme OJK, Heni Nugraheni mengatakan, sosialisasi  POJK No. 12/POJK.01/2017 dalam rangka melindungi lembaga keuangan termasuk BPR terhadap penerapan APU-PPT. Ini khusus terkait antisipasi praktik  pencucian uang. OJK Pusat berterimakasih Perbarindo Bali membuatkan forum ruang untuk BPR di Bali sama-sama belajar terkait APU-PPT. Sinergi antara Perbarindo dan OJK supaya BPR sama-sama siap memenuhii ketentuan POJK.

Heni Nugraheni menambahkan, BPR/BPRS diharapkan bisa lebih maju sehingga tidak dijadikan sarana tempat pencucian uang. Sebaliknya, BPR bisa betul-betul digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. (ad964)

BAGIKAN