Pande Agus: Pemerintah Daerah Ikut Dukung Program FLPP  

13

Denpasar (Bisnis Bali) – Program Presiden RI, Joko Widodo pengadaan rumah sehat sederhana untuk masyarakat kurang mampu yang sering disebut program FLPP mesti didukung pemerintah daerah.

Di Bali, pemerintah daerah semestinya ikut mendorong realisasi FLPP, sehingga program satu juta rumah menjadi kenyataan. Karena Bali berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Perbedaannya pada harga lahan, yakni di Bali lebih mahal berlipat-lipat dengan daerah lain. Apalagi, harga tanah di kota besar, per are ada yang harganya di atas Rp 1 miliar,  sedangkan di daerah selain kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan) memang ada lahan yang harganya masih di bawah Rp 20 juta per arenya. Seperti, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng. Hanya saja lokasinya jauh dengan kota.

Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Bali, Pande Agus Permana Widura, Minggu (14/5), di Denpasar menegaskan, di Bali sangat sulit merealisasikan FLPP. Karena harga tanah sangat tinggi. Apalagi tipe FLPP (32/60). Artinya, luas bangunan 32 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi.

”Kalau luas bangunan saja 32 persegi maka biaya pembangunan antara Rp 112 juta sampai Rp 128 juta, sedangkan harga yang dipatok FLPP sebesar Rp 141.700.000. Jadi dari biaya bangunan masih sisa lagi Rp 14 juta sampai Rp 29.700.000. Nah kalau sisanya untuk beli tanah, maka harga tanah maksimal per are hanya Rp 15 juta,” kata Agus.

Pihaknya mengakui, saat ini di Bali masih ada harga lahan di bawah Rp 15 juta per are. ‘’Disanalah dapat direalisasikan program FLPP,’’ katanya.  Lanjutnya, di Bali memang ada beberapa daerah dapat dibangun FLPP. Hanya saja pasarnya sangat sedikit. Misalnya di Kabupaten Jembrana dan Karangasem, yang membutuhkan rumah tipe kecil sedikit, sedangkan pasar yang banyak ada di wilayah Sarbagita. Maka dari itu, pemerintah mesti mendukung program FLPP, dengan memberikan kemudahan dan ikut membantu memberikan subsidi, sehingga program Presiden RI, Jokowi berjalan di Bali.

”Kami juga menginginkan masyarakat Bali merasakan program bersubsidi dari pemerintah. Jika pemerintah tidak mau memberikan dukungan, maka masyarakat Bali tidak akan dapat menikmatinya,” harapnya.  (sta)

BAGIKAN