Taat pada Ketentuan yang Mengatur Keberadaan LPD

17
Kepala BKS LPD Buleleng, Made Nyiri Yasa,S.Sos ,MMA (ira)

Singaraja (Bisnis Bali) – Ketua Badan Kerjasama (BKS) LPD Kabupaten Buleleng, Made Nyiri Yasa, S.Sos,  M.MA menjelaskan, hasil evaluasi dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) LPD se-Kabupaten Buleleng dapat disimpulkan, dari pengurus LPD tahun 2016 sudah terlaksana dengan baik. Dimana seluruh pengurus LPD sudah mengetahui kewajibannya yang harus menyampaikan pertanggung jawaban LPD berupa Neraca, Laporan Laba/Rugi dan perkembangan LPD itu sendiri setiap akhir tahun maksimal tiga bulan setelah akhir tahun itu berakhir. Hal itu mengacu pada ketentuan yang dimuat dalam Perda Bali tentang LPD yang masih berlaku. “Dengan adanya pertanggung jawaban tersebut, artinya kegiatan operasional di LPD sudah sesuai dengan sisdur petunjuk dan SPO dimana standar dari pada manajemen itu sendiri,”jelas Nyiri Yasa.

Ditambahkan, untuk evaluasi perkembangan LPD, khususnya LPD yang masuk dalam kategori cukup sehat dan tidak sehat, hingga kini pihaknya masih melihat ada beberapa LPD yang harus mendapat perhatian dari Tim Pembina LPD, terutama dalam upaya pembinaan dari LPD tersebut. “Ada beberapa LPD yang masih perlu perhatian serius, akan tetapi tidak banyak yakni di bawah 5 persen,”tegasnya.

Made Nyiri Yasa menambahkan, BKS yang notabene sebagai wadah yang menampung segala bentuk aspirasi pengelolaan LPD, tentu pihaknya akan mengkomunikasikan lebih lanjut serta mencari solusi serta berkoordinasi dengan LP-LPD Kabupaten Buleleng sebagai pemilik kewenangan untuk menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan dari LPD itu sendiri. Dimana tim pembina dimaksud yakni, terdiri dari EKBANG, HUKUM, BAPPEDA, BPD, LP LPD, MMDP DAN BKS, tim inilah yang melakukan pembinaan secara umum kepada LPD di Kabupaten Buleleng terutama LPD yang baru bangkit yang pernah tidak jalan agar bisa diupayakan mampu beroperasi dengan baik. “Perhatian kita kedepan terkait LPD yang baru bangkit adalah, dengan memberikan pelatihan standarisasi administrasi dan manajemen maupun orgasnisasi LPD itu sendiri, jadi dengan demikian mereka lebih lugas memahami sisdur pengelolaan LPD dan masyarakat menjadi lebih percaya kepada pengelola itu sendiri,” lanjutnya. (ira)

BAGIKAN