Pengawasan Optimal, Kinerja Koperasi akan Bagus  

24

Denpasar (Bisnis Bali) – Permasalahan kinerja koperasi dapat dicegah dengan peran aktif pengawas internal. Peran pengawas tidak lain mengawasinya agar pengurus selaku pengelola memiliki kinerja yang bagus. Pengawas internal meminta laporan minimal triwulan sekali (3 bulan).

”Ada koperasi yang pengawasnya bekerja tiap hari kerja. Koperasi seperti itu sudah yakin kinerjanya sangat bagus, karena pengurusnya mengelola koperasi selalu ada pengawasan. Sebaliknya, jika ada koperasi yang lolos dari pengawasan maka sebagian besar koperasi seperti itu akan bermasalah,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bali, I Dewa Nyoman Patra, Kamis (11/5) di Denpasar.

Menurut Dewa Patra, menyinggung kasus yang anyar menimpa ‎Koperasi Banjar Penginyahan, Puhu, Payangan Kabupaten Gianyar. ‎Akibat penarikan yang punya dana tidak bisa maka disebut koperasi tersebut rush. Kehilangan kepercayaan dan dibarengi dengan penarikan secara bersamaan dalam jumlah yang besar. Kalau saja koperasi bersangkutan sudah bermasalah sejak lama, jelas manajemen tidak mendapat kontrol dari pengawas internal.

Jadi manajemen koperasi tersebut memang bermasalah. Namun, jika permasalahan muncul karena penarikan serentak maka kesalahan manajemen dapat dibilang hanya tidak memiliki dana cadangan (kesalahan manajemen bidang dana cadangan saja). ”Permasalahannya perlu ditelusuri lebih lanjut, sehingga tahu benar apa yang terjadi sehingga koperasi tidak mampu mengembalikan dana anggota. Nah, kami juga khawatir, koperasi tersebut tidak hanya melayani anggota, tetapi masyarakat luas (non-anggota). Kalau hal ini terjadi, maka jelas pengurus koperasi tidak paham tentang perkoperasian. Bahwa yang benar dan sesuai aturan, koperasi simpan pinjam (KSP) hanya boleh melayani anggota dan calon anggota. Calon anggota yang dimaksud sesuai aturan hanya maksimal 3 bulan sebagai calon anggota, kemudian selanjutnya sudah menjadi anggota koperasi,” kata Dewa Patra.

Ia menambahkan, pemerintah melalui Dinas Koperasi tidak boleh intervensi manajemen koperasi. Persoalan keputusan selalu menjadi tanggung jawab pengurus dan pengawas dan anggota koperasi bersangkutan. Dinas Koperasi hanya memberikan pendampingan dan pembinaan. Jika ada kesalahan, akan diproses secara hukum yang berlaku. (sta)

BAGIKAN