Nunggak Pajak, DJP Beri Teguran hingga ”Gijzeling”  

15

Denpasar (Bisnis Bali) – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Bali, mencatat piutang pajak yang belum dibayar wajib pajak (WP) per Januari 2017 mencapai Rp 765 miliar. WP yang menunggak selanjutnya akan diberikan teguran secara tertulis hingga gijzeling atau penyanderaan paksa.

Gijzeling sampai sekarang belum ada. Kami masih menyusun siapa kiranya yang berpotensi dan memenuhi kriteria dan tidak kooperatif,” kata Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelegen dan Penyidikan Kanwil DJP Bali, I Putu Sudarma di sela-sela acara Dharma Shanti Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1939 Kanwil DJP Bali, Renon, Rabu (10/5) lalu.

Kendati demikian, menurutnya, DJP menargetkan setidaknya ada satu WP yang di-gijzeling sesuai ketentuan berlaku sehingga memberikan efek jera kepada WP tersebut dan sebagai contoh kepada WP penunggak lainnya. Mekanismenya, WP yang di-gijzeling ini akan dititipkan pada sel khusus di lapas. Kemudian diberikan jangka waktu 6 bulan untuk menyelesaikan utang pajaknya.

“Jika dalam 6 bulan pertama atau 6 bulan kedua belum juga melunasi, Kanwil DJP Bali akan menyita aset WP tersebut dan melelangnya,” ujarnya.

Pihaknya pun sudah melakukan koordinasi dengan lapas dari dulu, tinggal koordinasi, jika ada penetapan dan waktunya kapan. Tetapi sebelum sampai gijzeling, Sudarma menekankan tindak lanjut KPP dan Kanwil DJP Bali, terhadap WP yang menunggak ini dimulai dari teguran, kemudian surat paksa hingga dilakukan penyitaan dalam bentuk blokir rekening, hingga penyitaan aset. Selanjutnya, untuk WP yang tidak kooperatif memiliki potensi dengan utang pajak di atas Rp100 juta, serta dirasa tidak memiliki iktikad baik untuk melunasi.

“Jika itu terjadi, dengan tegas Kanwil DJP Bali, akan memasukkan WP ini dalam kategori untuk diajukan gijzeling termasuk diajukan cekal ke luar negeri. Khususnya bagi WP yang kerap ke luar negeri, baik untuk bekerja dan sebagainya,” jelasnya.(dik)

BAGIKAN