LPJ LPD di Buleleng Tuntas Gede Seniara : Pemberian Kredit harus Selektif  

25

Singaraja (Bisnis Bali ) –   Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LP-LPD), selalu bersinergi dengan Badan Kerjasama (BKS) LPD, untuk  memantau perkembangan LPD yang ada. Termasuk LP-LPD dan BKS LPD di Buleleng, yang memiliki peran dalam membina LPD-LPD di Bali Utara. Keberadaan LPD di masing masing Desa Adat yang sudah dirasakan manfaatnya itu, tidak terlepas dari pembinaan teknis yang dilakukan. Dengan melaksanakan pelatihan bagi pengurus LPD, Kelian Desa Adat, serta pengurus LPD, baik staf dan tata usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari LPD itu sendiri. Tujuannya, agar tidak ada ditemukan masalah hingga mengalami kolap. Berdasarkan data di LP-LPD Kabupaten Buleleng sampai saat ini, keberadaannya per  Desember 2016 terdapat 169 unit dimana 119 LPD dinyatakan sehat  sementara sisanya  masuk dalam katagori cukup sehat dan kurang sehat. Dari jumlah keseluruhan LPD yang ada, berdasarkan laporan yang dimiliki LP-LPD, hingga April 2017 sudah seluruh LPD mampu melaksanakan Laporan Pertanggungjawaban kepada krama desanya masing masing.

Kepala Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LP-LPD)  Kabupaten Buleleng, Gede Seniara, ketika di wawancarai Bisnis Bali di kantornya Jalan Keloncing, Desa Kerobokan, Kecamatan Sawan Buleleng mengungkapkan, oleh karena sudah tuntasnya LPJ LPD di Bali Utara,  upaya yang kini dilakukan Desa Adat  kepada LPD yang masuk dalam kategori cukup sehat dan kurang sehat adalah, dengan menempuh  musrawarah yang ada di masing-masing Desa Adat. Dimana setelah menjalin komunikasi dengan Kelian Desa Adat beserta pengawas,  diharapkan agar LPD itu menjadi sehat. “Upaya di masing – masing Desa Adat dimana kami dengan tim kabupaten bersama BKS telah mendampingi dari pada pengurus LPD dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban keuangan LPD kepada krama Desa Adat ,”jelas Seniara.

Lanjutnya, sampai April 2017 berdasarkan data yang dimiliki  sudah seluruh LPD melaksanakan pertanggungjawaban keuangan kepada krama desa. Oleh karena itu, pihaknya mampu menarik kesimpulan, berdasarkan penyampaian dari LPD kepada pengurus serta  pengawasan oleh pengawas intern sudah dapat di terima oleh krama desa , dimana permasalahan pertanggungjawaban yang diterima oleh krama desa harus ditindaklanjuti dengan kewajiban yang harus dipenuhi kepada Pemerintah yakni, penyetoran 5 persen laba LPD 2016 untuk dana pemberdayaan. (ira)

BAGIKAN