Di “Deadline” Maret Hanya 50 Persen LPD di Tabanan Gelar LPJ

48

Tabanan (Bisnis Bali) – Hingga batas waktu, yakni Maret hanya 50 persen dari total Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Tabanan yang menggelar rapat pertanggungjawaban tahunan atau Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ).

Saat ini jumlah LPD yang ada di Kabupaten Tabanan mencapai 307, sedangkan 54 diantaranya berada dalam kondisi sakit atau bermasalah.

“Data pasti terkait jumlah riil LPD yang sudah melakukan LPJ hingga batas waktu Maret lalu memang tidak ada, karena beberapa ada yang melaporkan sudah menggelar dan ada juga yang tidak melaporkan, namun sudah menggelar LPJ.

Namun saya prediksi baru 50 persen LPD yang aktip ini sudah menggelar LPJ per Mei ini,” tutur Ketua Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Kabupaten Tabanan, Dewa Astina, di Tabanan, Jumat (5/5).

Ia menerangkan, untuk melakukan pendataan terkait gelar LPJ dikalangan LPD ini memang sulit, karena mereka (LPD) umumnya ada yang mengundang dan ada yang tidak. Paparnya, bila ada LPD yang mengundang LPLPD untuk hadir dalam LPJ, pastinya akan otomatis dicatat di LPLPD bahwa LPD bersangkutan sudah menggelar LPJ.

Imbuhnya, kendala muncul ketika ada LPD yang menggelar LPJ namun tidak mengundang LPLPD, akuinya kondisi tersebut akan sulit untuk di data, terlebih lagi LPD bersangkutan tidak melapor ke LPLPD terkait kewajiban menggelar LPJ tahunan.

Astina menjelaskan, selama ini memang tidak ada sangsi bila LPD tersebut tidak menggelar LPJ, karena sepenuhnya gelar LPJ tersebut merupakan sepenuhnya tanggung jawab pengurus LPD ke pada masyarakat setempat. Namun katanya, menyikapi kendala pendataan terkait LPJ tersebut sekaligus sebagai upaya dari LPLPD untuk mencegah munculnya LPD sakit atau bermasalah, pihaknya secara rutin melakukan monitoring dan pembinaan ke semua kalangan LPD di Tabanan tiap sebulan sekali. (man)

BAGIKAN