Mangupura (Bisnis Bali) – Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menerbitkan Peraturan LPS (PLPS) yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU PPKSK. Dari pemberlakuan UU PPKSK tersebut, ada penambahan wewenang kepada LPS.

Kepala Eksekutif LPS, Fauzi Ichsan saat seminar  “Peran Strategis Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Memelihara Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia” di Kuta, Kamis (5/5) kemarin mengatakan, tambahan wewenang yaitu, pertama LPS diberi tambahan opsi terkait metode resolusi bank. Meteode  tersebut yaitu dengan cara pengalihan sebagian atau seluruh aset bank gagal kepada bank lain (purchase & assumption atau P&A).  Selanjutnya, menggunakan bank perantara (bridge bank) yang didirikan oleh LPS untuk menampung sebagian atau seluruh aset dan kewajiban bank gagal dalam hal pengalihan aset dan kewajiban bank gagal kepada bank lain belum dapat dilakukan.

“Opsi-opsi tersebut melengkapi opsi metode resolusi yang telah ada sebelumnya sebagaimana diatur dalam UU LPS, yaitu penyertaan modal sementara dan likuidasi bank,” katanya.

Itu sesuai PLPS No. 1 Tahun 2017 dan PLPS No. 2 Tahun 2017 merupakan ketentuan lebih detail mengenai proses penanganan atau penyelesaian bank oleh LPS, termasuk koordinasi dengan OJK untuk persiapan dan peningkatan intensitas penanganan bank.

Wewenang kedua, kata dia, LPS diberi mandat untuk menyelenggarakan program restrukturisasi perbankan (PRP). Sesuai UU PPKSK, PRP diaktivasi oleh Presiden dengan mempertimbangkan rekomendasi dari KSSK manakala terjadi krisisi sistem keuangan dan terdapat permasalahan bank yang membahayakan perekonomian nasional.

Dalam menyelenggarakan PRP, menurut Fauzi, LPS dibekali dengan wewenang-wewenang khusus, antara lain mengambil alih dan melaksanakan segala hak dan wewenang RUPS. Direksi dan dewan komisaris bank atau organ lain yang setara, melakukan konversi kewajiban bank kepada kreditur tertentu menjadi modal, menagih piutang bank yang sudah pasti dengan penerbitan surat paksa, serta melakukan pengosongan atas tanah dan/atau bangunan milik atau yang menjadi hak bank yang dikuasai oleh pihak lain. Dalam konteks penyelenggaraan PRP, LPS telah mengatur tata cara pengelolaan, penatausahaan, serta pencatatan aset dan kewajiban dari PRP dalam PLPS No. 3 Tahun 2017.

Dalam rangka mempersiapkan diri untuk melaksanakan mandat baru berdasarkan UU PPKSK tersebut, kata dia, LPS melaksanakan beberapa langkah strategis, antara lain melakukan proyek transformasi yang mencakup perubahan struktur organisasi yang berbasis kompetensi, penyempurnaan proses bisnis utama, pengembangan kebijakan, serta pengembangan struktur organisasi dan mekanisme PRP.

“LPS juga melakukan peningkatan kapasitas (capacity building) pegawai melalui training/workshop serta program beasiswa bagi pegawai,” paparnya.

Lanjut ia mengatakan, dengan seminar ini sebagai  rangka sosialisasi peran kedua lembaga dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Sosialisasi ini merupakan salah satu implementasi nota kesepahaman antara BI dan LPS yang ditandatangani tanggal 28 Juli 2017.

Sementara menindaklanjuti UU PPKSKLPS telah menerbitkan tiga Peraturan LPS (PLPS), yaitu PLPS No. 1 Tahun 2017 tentang Penanganan Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas. PLPS No. 2 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Bank selain Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas. Terakhir, PLPS No. 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan, Penatausahaan, serta Pencatatan Aset dan Kewajiban dari Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan.

“Ketiga PLPS tersebut telah ditetapkan dan diundangkan dalam Berita Negara RI pada 13 April 2017,” tegas Fauzi. (dik)

BAGIKAN