Sosialisasi dan PPFM di Puspem Badung Libatkan Seluruh Stakeholder Dalam Penanganan Kemiskinan  

31
ist PPFM - Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa saat membuka sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan data terpadu program penanganan fakir miskin (PPFM) di ruang pertemuan Kantor Bappeda, Selasa (2/5) kemarin.

Mangupura (Bisnis Bali) – Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Badung menggelar Sosialisasi dan Pelatihan Pemanfaatan Data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM). Acara dibuka Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa di ruang pertemuan Kantor Bappeda, Selasa (2/5) kemarin yang ditandai dengan pemukulan gong.

Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa dalam sambutannya menyampaikan, sosialisasi ini dominan pada langkah-langkah yang bersifat database sebagai dasar untuk membuat kebijakan-kebijakan menentukan objek dasar yang cepat, tepat sasaran dan  tepat guna dalam pemanfaatannya. Masalah kemiskinan di Badung, pemerintah telah sepakat dari lima program utama yang telah dicanangkan dalam pola pembangunan  nasional semesta berencana (PPNSB), penanganan masalah sosial ini menjadi salah satu tujuan sasaran atau menjadi tujuan rencana pokok untuk lima tahun ke depan di Kabupaten Badung. Secara spesifik kepada kepala desa/lurah di Kabupaten Badung dalam membuat dokumen perencanaan desanya, penanganan kemiskinan ini telah tercantum di dalam program “Asta Marga Utama Desa”  yang utamanya adalah percepatan pengentasan kemiskinan. Program ini secara ekspresif juga tertuang dalam RPJMD Badung. “Karena itu konsep  Asta Marga Utama Desa itu adalah amanah yang wajib kita laksanakan didalam membuat perencanaan-perencanaan dan dikelola dalam pengelolaan anggaran di daerah termasuk di tingkat desa,” ujarnya.

Disampaikan, dalam politik anggaran secara kajian teknis Badung memiliki kebijakan bedah rumah. Setiap rumah tangga  dianggarkan Rp55 juta yang secara teknis cukup untuk membangun rumah sederhana, layak huni dan berkualitas. Lanjut disampaikan, kemiskinan bukan saja masalah fisik atau rumah tetapi bagaimana masyarakat yang sudah memiliki rumah yang layak huni dan berkualitas tetapi juga mampu dalam melaksanakan tugas-tugas dan mampu membiayai kewajiban-kewajiban hidupnya sebagai rumah tangga dan dalam kehidupan sosialnya yang wajar dan pantas. Penanganan kemiskinan dapat berkesinambungan antara penangan fisik dan pemenuhan dalam ekonomi masyarakat dalam interaksi sosialnya. “Saya berharap melalui sosialisasi ini dapat memberikan nilai yang strategis dan bermanfaat dalam meningkatkan efektivitas penetapan sasaran untuk program perlindungan sosial dengan melibatkan seluruh stakeholder serta program-program strategis yang dituangkan pada APBD Badung dalam penanganan kemiskinan,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Bappeda Badung I Made Wira Dharmaja yang juga selaku Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) melaporkan, maksud dan tujuan sosialisasi dan pelatihan adalah memberikan masukan kepada Bappeda dan perangkat daerah pelaksana program mengenai kebutuhan penggunaan data di daerah, meningkatkan pemahaman pejabat pengambil keputusan didaerah mengenai data terpadu PPFM dan terurama pentingnya unifikasi sasaran program perlindungan sosial dan meningkatkan kemampuan staf teknis pengelola data di perangkat daerah pelaksana program dalam memanfaatkan data sasaran program. Peserta diikuti oleh perangkat daerah anggota TKPK Badung, komponen nonpemerintah yang terlibat selaku anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan staf teknis pengolah data dari perangkat daerah pelaksana program perlindungan sosial/penaggulangan kemiskinan. kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari, yang diawali dengan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan, perangkat daerah maupun pihak swasta yang selama ini secara aktif ikut dalam program penanggulangan kemiskinan/perlindungan sosial yang dilakukan melalui program CSR. (adv)

BAGIKAN