Denpasar (Bisnis Bali) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali-Nusa Tenggara yang merupakan pengawas dan pengatur industri jasa keuangan sampai saat ini masih menerima pengaduan konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK). Pengaduan konsumen yang masuk ke OJK masih didominasi oleh sektor perbankan.

Kepala OJK Regional 8 Bali-Nusra, Zulmi di Sanur, Kamis (27/4) kemarin mengatakan, PUJK yang sering dikeluhkan konsumen dalam hal ini seperti bank umum, bank perkreditan rakyat, perusahaan efek, dana pensiun, perusahaan asuransi, lembaga pembiayaan, perusahaan gadai, dan perusahaan penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun secara syariah. Sesuai sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berlaku, konsumen bisa melakukan pengaduan ke OJK jika merasa dirugikan PUJK-nya.

Berdasarkan data pengaduan dan layanan informasi konsumen hingga akhir 2016, dari ratusan pengaduan keuangan yang masuk, tingkat penyelesaian pengaduan yang telah ditindaklanjuti mencapai lebih dari 98 persen dan dalam proses mencapai 2 persen. Sedangkan dari layanan informasi OJK telah menindaklanjuti 100 persen.

“OJK selama 2016 menerima berupa 50 pengaduan dan 181 layanan informasi dan konsultasi,” katanya.

Pengaduan yang diberikan kepada OJK terus mengalami penurunan karena secara rutin pihaknya terus memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai lembaga keuangan serta literasi keuangan di Bali, sehingga banyak masyarakat yang mulai paham dengan lembaga keuangan sekarang ini.

Zulmi mengungkapkan, sebagian besar pengaduan merupakan sektor perbankan dan sektor industri keuangan nonbank (IKNB). Pengaduan terkait dengan perbankan mencapai 80 persen atau 40 pengaduan, IKNB 20 persen atau 10 aduan dan pasar modal 0 persen. Pengaduan perbankan kata dia, menyangkut kredit dan lelang mencapai 42 persen, tabungan atau deposito 18 persen. Ada pula dari klaim asuransi  6 persen, multifinance 14 persen hingga APMK & SID 20 persen.

Pengaduan konsumen 69 persen itu disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor OJK dan sisanya melalui telepon 10 persen dan surat 27 persen.

“Untuk menangani pengaduan tersebut, OJK memanggil pelapor maupun lembaga jasa keuangannya. Setelah itu, dilakukan upaya mediasi sehingga masalah yang diadukan bisa terselesaikan,” paparnya. (dik)

BAGIKAN