Pasca-TA, 100 WP Penunggak Pajak Terbesar akan ”Diburu”

13

Denpasar (Bisnis Bali) – Pasca pelaksanaan tax amnesty (TA), Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali akan segera melakukan penegakan hukum. Target pertama adalah 100 wajib pajak (WP) penunggak pajak terbesar.

Kanwil DJP Bali akan melakukan tindakan paksa badan (gijzeling) pada WP penunggak pajak di atas Rp 100 juta yang tidak beriktikad baik menyelesaikan tunggakan. Hal ini disampaikan I Putu Sudarma, Kepada Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelejen dan Penyidikan (PPIP) Kanwil DJP Bali, Rabu (26/4) kemarin.

“Penegakan hukum pasca-TA akan segera kami lakukan dengan memaksimalkan pembukaan rahasia milik WP. Kami juga akan melakukan pembukaan rahasia bank WP untuk bukti permulaan atau penyidikan,” tukasnya.

Dalam rangka pembukaan rahasia bank sudah ada MoU Kemenkeu dengan OJK. Aplikasi yang sudah dibuat akan mempercepat pembukaan rekening bank kurang lebih dari 6 bulan menjadi 2 minggu. Hal ini diharapkan menjadi alat dan mempercepat proses dalam memenuhi rencana penerimaan DJP. Selain itu pihaknya akan menindaklanjuti data-data yang dimiliki DJP terutama bagi WP yang belum ikut TA. Penyidikan juga akan dilakukan kepada WP yang melakukan pemotongan pajak tetapi tidak melakukan penyetoran.

Riana Budiyanto, Kepala P2 Humas Kanwil DJP Bali mengatakan hingga saat ini tercatat tunggakan pajak mencapai Rp 700 Miliar, 57, 9% di antaranya adalah 100 WP penunggak terbesar. “Sebelum dilakukan penyitaan terhadap gijzeling, pihak DJP akan melakukan penagihan aktif terlebih dahulu,” ungkapnya. Namun memang pihaknya dapat melakukan pembukaan rekening bila yang bersangkutan tidak kooperatif.

Sementara itu Hidayat Siregar, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensial Perpajakan (DP3) Kanwil DJP Bali mengatakan, update sisi penerimaan hari ini Kanwil DJP Bali punya target Rp10,2 triliun, yang telah sampai hilang hari ini 23,61 persen setara dengan 2,4 triliun. Dibandingkan tahun lalu, periode sama tumbuh 18,51 persen. Ini di atas pertumbuhan alami 9 sampai 10 peren.

“Untuk triwulan pertama menunjukkan tren penerimaan relatif bagus. Ini tidak lepas dari  penerimaan WP yang selain reguler menyampaikan pelaporan dan ada peran TA Rp 250 miliar,” tukasnya.

Pada 9 bulan total penerimaan TA sejak Juli 2016 yaitu Rp 1.2 triliun. Dari target kepatuhan 2017 ini sebesar 72% saat ini telah tercapai 66%, sehingga pihaknya optimistis hingga akhir April ini target 72% akan tercapai.

Sementara itu pelaporan manual SPT badan akan berakhir 28 April pukul16.00 waktu setempat. Sementara kalau pelaporan lewat e-filing bisa sampai 30 April pukul 00. *pur

 

BAGIKAN