Bupati Tabanan Ajukan Ranperda Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh  

14
Bupati Eka ajukan tujuh Ranperda kepada DPRD Tabanan. (man)

Tabanan (Bisnis Bali) – Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan pemukiman kumuh kepada DPRD Tabanan dalam sidang paripurna yang digelar, Selasa (25/4).

Pengajuan Ranperda tersebut sebagai tindak lanjut atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi  yaitu UU NO.1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman.

“Berlatar belakang Ranperda UU NO.1/ 2011, sehingga kami mengajukan Ranperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas  terhadap perumahan dan pemukiman kumuh ini,” tuturnya.

Selain itu, ada enam Ranperda lainnya yang diajukan antara lain tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan pemukiman kumuh, Ranperda tentang Perrubahan atas Peraturan Daerah (Perda) No. 5/ 2016 tentang pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian perbekel, Ranperda perubahan atas Perda No 6 /2016  yaitu tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, Ranperda tentang perubahan atas Perda No 19/2016 tentang penyertaan modal daerah pada perusahaan daerah Darma Santika, Ranperda tentang Perubahan atas perda 4/ 2013 tentang kepariwisataan, Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah No 29/2011 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga dan Ranperda Tentang perubahan atas Perda No 3/ 2015 tentang izin gangguan.

“Sesuai dengan UUD NO 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah adalah salah satu kewenangan Kepala Daerah sebagai lembaga eksekutif adalah mengajukan Ranperda kepada DPRD guna mengimplementasikan hal tersebut maka pada sidang paripurna ini kami mengajukan 7 buah Ranperda,” ujarnya.

Selain itu, jelasnya sebagai tindak lanjut keputusan Mahkamah Konstitusi NO 128/PUU/12/2015, sehingga konsekuensinya Perda Kabupaten Tabanan NO.5 dan 6 tentang pemilihan pengangkayan perbekel dan perlu dilakukan perubahan. “Sebagai Tindak lanjut dari keputusan Gubernur bali No. 1352/01B/HK/2016 tentang pembatalan pasal 14 ayat 1 sehingga konsekuensinya Perda NO 3 tahun 2015 tentang izin  gangguan perlu rasanya disesuaikan, dan Sebagai tindak lanjut dari Perda NO. 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah sehingga beberapa Perda menyesuaikan dengan nama perangkat daerah yang baru,” ungkapnya. (man)

BAGIKAN