Mangupura (Bisnis Bali) – Menyikapi sejumlah persoalan terutama dalam peningkatan pendapatan serta kenaikan  nilai objek  pajak (NJOP) di Kabupaten Badung, Selasa (25/4) kemarin, Komisi III DPRD Badung melakukan rapat koordininasi dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Badung.

Dalam rapat tersebut, pihak Komisi III mempertanyakan kesiapan Bapenda Badung dalam rencanan pemerintah menaikkan pendapatan tahun 2018 mendatang begitu juga piranti yang diperlukan.

Ketua Komisi III DPRD Badung, Putu Alit Yandinata mengatakan, dari kunjungan serta pertemuan yang dilakukan ini dimaksudkan untuk terus menjaga komunikasi antara legislatif serta eksekutif yang membidangi masalah anggaran agar satu suara dalam memperoleh informasi. “Apalagi ada isu terkait kenaikan NJOP hingga 1.000 persen ini, kita perlu mengetahui akar permasalahanya agar nanti kita bisa menjelaskan ke masyarakat terkait kenaikan tersebut,” terangnya.

Ia mengatakan, kenaikan NJOP ini dinilai wajar karena harga tahan di Kuta Selatan memang sudah tak relevan lagi. “Mana mungkin ada tanah seharga Rp4 juta di sana, pastilah naik. Ini juga merupakan catatan BPK dan KPK karena pemerintah tidak pernah menaikkan NJOP dalam beberap tahun ini,” tegasnya.

Hal senada juga dikatakan Kepala Bapenda Badung Made Sutama. Menurutnya, koordinasi seperti ini sangat penting dilakukan. Jadi masalah yang dihadapi bisa dipecahkan secara bersama. “Terkait kenaikan NJOP ini bisa saya jelaskan, hal ini bukan kenaikan tetapi penyesuaian. Dari hasil  temuan BPK dan KPK kita diminta harus melakukan penyesuaian NJOP ini. Akibat penyesuaian ini, ada stimulus yang diberikan kepada petani yakni bebas pajak PBB, tetapi tahan yang dikomersialkan kita tetap kenaikan pajak,” paparnya.

Sutama juga mengatakan, tanah di Kuta Selatan jika dinilai memang harganya tinggi, tidak ada yang Rp 4 juta per are. “Karena dulu menggunakan NJOP dengan harga Rp4 juta per are dan hal tersebut tidak sesuai dengan hasil di lapangan, maka NJOP ini harus disesuaikan,” terangnya lagi. (ad842)

BAGIKAN