Pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah tahun ini akan mengarah ke 13.500 per dolar AS atau melemah 1,5 persen dari asumsi APBN 2017 yang mencapai Rp 13.300 per dolar AS. Tahun depan, rupiah diperkirakan melemah lebih terpuruk lagi ke kisaran 13.600 sampai 13.900 per dolar AS. Dengan adanya kekhawatiran dan meramalkan akan terjadi gejolak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, apa langkah penyelamatan yang efektif terhadap perekonomian nasional?

IMF meramalkan inflasi dunia bisa mencapai 2,3 persen pada 2017 dan 2,6 persen pada 2018. Perkiraan ini meningkat dibanding realisasi tahun lalu yang mencapai 1,3 persen. Beranjak dari kondisi tersebut, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mempublikasikan adanya risiko pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada tahun ini dan tahun depan. Hal tersebut dengan memperhitungkan tingkat inflasi dunia dan domestik ke depan.

Wakil Ketua Umum Kadin Bali Bidang Fiskal dan Moneter  Drs. IB Kade Perdana, M.M. mengungkapkan, publikasi tersebut menimbulkan tanda tanya, mengapa dipublis? Sebab menurutnya,  ramalan tersebut tidak perlu dipublis karena bisa memberi peluang orang untuk melakukan tindakan spekulatif. Orang lebih mempercayai dan menguntungkan menyimpan mata uang dolar AS daripada rupiah.

Dia memprediksinya, publiskasi prediksi pelemahan rupiah malah akan cenderung membuat orang memborong mata uang  dolar AS. Hal ini akan berdampak mempercepat terjadinya pelemahan rupiah dan dikhawatirkan bisa merosot tajam atau bahkan rupiah terdepresiasi sangat dalam bisa terjerumus menyentuh di atas Rp 15.000 per dolar AS.

Paparnya, kurs (exchange rate) adalah harga sebuah mata uang dari suatu negara yang diukur dan dinyatakan dalam mata uang asing lainnya. Secara sederhana, kurs mata uang asing atau lazim disebut kurs valuta asing adalah rasio antara suatu mata uang dengan mata uang asing lainnya. Artinya, kurs itu menunjukkan perbandingan nilai antara dua mata uang yang berbeda. Adapun faktor yang mempengaruhi perubahan kurs adalah ditentukan oleh faktor mekanisme permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar mata uang dapat menjelaskannya bagaimana suatu kurs ditetapkan.

Perubahan mekanisme penawaran dan permintaan dapat mengubah titik keseimbangan sehingga kurs berubah sesuai dengan titik keseimbangannya. Penawaran mata uang asing dipengaruhi oleh ekspor barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri, juga dipengaruhi oleh impor modal dan transfer mata uang asing dari luar negeri ke dalam negeri. Permintaan mata uang asing dipengaruhi oleh adanya impor barang dan jasa serta ekspor modal dan transfer mata uang asing dari dalam negeri ke luar negeri.

Jelas IB Kade yang mantan Dirut Bank Sinar Jreeng, kurs memainkan peranan penting dalam keputusan pembelanjaan utamanya dalam perdagangan internasional ekspor dan impor barang maupun jasa sejalan dengan perkembangan dan kemajuan kepariwisataan maupun teknologi terkait dengan transaksi online era globalisasi yang tidak terbendung dan perekonomian nasional yang terbuka. Dampaknya, transaksi yang terjadi dengan menggunakan berbagai mata uang asing yang perlu diselesaikan dengan menggunakan kurs mata uang yang berlaku. Bila pemerintah mengambil tindakan dengan seizin International Monetary Fund (IMF) menurunkan nilai mata uangnya terhadap nilai mata uang asing  (foreign currency), tindakan tersebut dikategorikan sebagai kebijakan devaluasi.

“Dengan demikian akan terjadi pelemahan kurs mata uang satu negara terhadap mata uang negara asing,” tuturnya.

Dalam jangka pendek, devaluasi bertujuan untuk mendorong ekspor dan mengurangi impor sehingga dapat mendorong produksi dalam negeri. Menurutnya, hal itu akan berdampak positif pada posisi balance of payment (BoP).

Sejak diberlakukannya Bretton Woods System, kebijakan devaluasi maupun revaluasi sudah sangat jarang digunakan oleh negara anggota IMF. Sebab, dinilai sudah tidak populer lagi juga karena negara yang defisit biasanya menolak melakukan devaluasi karena akan menunjukkan kelemahannya.

Negara yang mengalami defisit neraca pembayaran tidak bersedia kehilangan nilai tukar mata uangnya, karena akan menyebabkan barang barang impor menjadi lebih mahal di pasar domestik yang pada akhirnya akan memicu terjadinya inflasi. Di sisi lain negara yang surplus neraca pembayarannya tidak akan bersedia melakukan revaluasi terhadap mata uangnya, mengingat hal ini akan menyebabkan harga barangnya menjadi lebih mahal di pasar global dan barang luar negeri menjadi lebih murah di pasar domestik yang berdampak negatif terhadap barang barang produksi dalam negeri cenderung menjadi turun.

“Barang domestik menjadi terdesak dan kalah bersaing dengan barang impor serta akhirnya bisa melemahkan perekonomian yang dapat menimbulkan pengangguran dan kemiskinan,” tandasnya. (man)

BAGIKAN