Nyoman Giri Prasta Utuh untuk Rakyat  

25

Mangupura (Bisnis Bali) – Pembagian pajak hotel dan restoran (PHR) Badung kembali mencuat di kalangan eksekutif dan legislatif Provinsi Bali. Pembagian PHR disebut-sebut sarat unsur politis.

Terkait tudingan tersebut, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta yang dihubungi usai membuka Pekan Informasi Pembangunan (PIP) Badung, Rabu (12/4) kemarin menegaskan, kebijakannya itu memang tak lepas dari unsur politis.

Menurutnya, segala sesuatu tak lepas dari unsur politik. Misalnya, siapa pun jadi presiden, gubernur, bupati, wali kota, termasuk tingkat kepala desa, dusun yakni ada dua hal kebijakan politik yang dilakukan. Pertama adalah politik legislasi yakni kebijakan politik sesuai dengan aturan, ketentuan, undang-undang yang valid. Kedua politik anggaran yakni kebijakan politik yang secara utuh diberikan untuk rakyat dan menghindari sunat-sunatan. “Memang betul ini hasil politik tetapi politik legislasi dengan aturan yang jelas, dan politik anggaran. Yang namanya politik anggaran itu untuk rakyat secara utuh,” jelas Giri Prasta.

1
2
BAGIKAN