Koperasi berperan dalam perkembangan ekonomi, apalagi koperasi didaulat sebagai soko guru perekonomian kerakyatan. Karena berperan dalam perekonomian, pemerintah terus menerus mendorong perkembangan koperasi. Mulai 2015, Menteri Koperasi dan UKM RI membuat aturan. Setiap pemimpin, pengelola KSP-USP (ketua pengurus koperasi, manajer, kepala cabang) wajib memiliki sertifikat kompeten. Apabila tidak, operasionalnya dapat dihentikan. Bagaimana responsnya?

PEMERHATI sekaligus praktisi koperasi, I Ketut Widartha, S.E. mengapresiasi langkah dan kebijakan pemerintah belakangan ini. Banyak program yang mampu mengangkat pencitraan koperasi kepada masyarakat umum, terutama dalam pendampingannya melalui program peningkatan sumber daya manusia (SDM) gerakan koperasi. Anggaran yang begitu besar telah dialokasikan untuk mengawal SDM koperasi sehingga benar-benar koperasi mampu menunjukkan jati diri. Koperasi pun diharapkan sampai pada tujuan yang sebenarnya bahwa semua anggota koperasi sejahtera. Selain itu, lanjut Widartha yang juga aktif sebagai Ketua KSP Wikan, Ketua Puskop Bali dan Pengurus Dekopinwil Bali ini, pemerintah saat ini getol melaksanakan pendataan koperasi. Pemerintah sekarang lebih memiliki koperasi berkualitas dibandingkan koperasi yang jumlahnya banyak tetapi banyak pula yang bermasalah. Maka melalui pendataan by name by address akan mendapatkan jumlah koperasi yang berjalan baik (aktif). Dengan program tersebut, image koperasi akan terus meningkat. Dengan begitu, koperasi akan dapat memenangkan persaingan dengan usaha sejenis lainnya.

1
2
BAGIKAN