Pasca-TA, Proses Hukum pun Berjalan

21

Denpasar (Bisnis Bali) – Setelah berakhirnya program tax amnesty (TA), Ditjen Pajak akan segera melakukan penegakan hukum bagi mereka yang tidak melaporkan harta kekayaannya dengan benar. Demikian disampaikan Kepala Kantor Wilayah DJP Bali, Nader Sitorus, Minggu (2/4) kemarin.

Penegakan hukum akan dilaksanakan sesuai Pasal 18 UU Pengampunan Pajak. “Bagi wajib pajak ( WP) yang mengikuti program TA namun tidak mengungkapkan hartanya dengan sebenar-benarnya, apabila ditemukan data, maka atas data tersebut akan dihitung sebagai penghasilan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan  200 persen,” tandasnya.

Bagi yang tidak mengikuti TA, data tersebut akan dihitung sebagai penghasilan dan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1
2
3
BAGIKAN