Akhir tahun 2016 lalu, Kementerian Koperasi dan UKM RI membentuk Deputi Pengawasan. Kemudian awal tahun 2017, provinsi, kota dan kabupaten melalui Dinas Koperasi juga menambah Bidang Pengawasan. Terbentuknya Bidang Pengawasan harapan besar mengantarkan kualitas koperasi makin meningkat. Lantas apa saja yang akan dilakukan Bidang Pengawasan terhadap perkembangan koperasi?

SELAMA ini, koperasi hanya diawasi oleh pengawas internal masing-masing koperasi. Dalam struktur pokok kepengurusan koperasi hanya ada pengawas, pengurus dan anggota. Pengawasan koperasi internal tersebut kurang efektif, bahkan ada pengawas koperasi yang tidak mampu melakukan pengawasan. Maka itu, Bidang Pengawasan di Dinas Koperasi akan sangat berperan meningkatkan kualitas koperasi.
Pemerhati koperasi, Dr. I Putu Astawa, S.E., M.M., yakin dengan terbentuknya Bidang Pengawasan di Dinas Koperasi akan mempu melakukan pengawasan kepada seluruh koperasi yang ada. Pengawasan eksternal tersebut akan mengantarkan koperasi lebih maju lagi.

”Selama ini, pengawasan koperasi masih sangat rendah. Terbukti di Bali dari 5 ribu lebih jumlah koperasi, hanya sebagian kecil yang pengawasannya bagus. Lebih banyak koperasi tidak dapat pengawasan ketat sehingga perkembangan koperasi sangat pelan. Koperasi yang pengawasannya bagus akan berkembang pesat,” kata Astawa.(sta)