Kenaikan biaya buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dan pengurusan STNK bukan hanya menjadi masalah bagi pemilik kendaraan bermotor. Pelaku bisnis otomotif pun mengalaminya. Apa saja dampaknya?

PEBISNIS otomotif, baik roda empat dan roda dua di Bali juga mencemaskan dampak diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mengatur beberapa hal terkait tarif baru pengurusan surat-surat kendaraan bermotor.

Menurut General Manager PT Mobil Nasional Intim (KIA  Bali), Dodi Dikariawan, kenaikan biaya STNK dan BPKB ini cukup memberatkan diler.
“Jika hanya melihat kenaikan BPKB, kenaikan pengurusan BPKB hanya di kisaran Rp 400 ribu hingga Rp 450 ribu,” ujarnya. Namun diingatkannya, komponen kenaikan tak hanya pada soal BPKB. “Khusus untuk wilayah Bali, tarif BBNKB adalah 15 persen. Paling tinggi dibandingkan provinsi tetangga,” kata Dodi.
Bukan itu saja, lanjutnya, pada awal tahun biasanya juga akan terjadi kenaikan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB). “Biasanya terjadi Januari atau Februari dengan kisarannya naik 5 persen dari tahun sebelumnya,” kata Dodi.
Kenaikan harga akan terakumulasi dengan komponen yang lain. Kondisi ini juga disebut Dodi kurang menguntungkan dengan dinaikkannya BBM khusus nonsubsidi serta tarif dasar listrik untuk pelanggan tertentu. “Pengguna kendaraaan sudah banyak yang beralih ke pertalite dan pertamax. Ini merupakan kado pahit awal 2017 dari pemerintah,” tandas Dodi.(aya)

BAGIKAN