Wabup Suiasa Sidak ke Badan Pendapatan Badung Pascaperubahan OPD dan Perubahan Pejabat Struktural di Badung

26
SIDAK - Wabup Suiasa bersama Kepala Inspektorat Ni Luh Suryaniti dan Kepala Badan Pendapatan Daerah/Pasedehan Agung Wayan Adi Arnawa saat sidak ke Badan Pendapatan/Pasedehan Agung, Jumat (6/1) lalu.

Mangupura (Bisnis Bali) – Pascaperubahan organisasi perangkat daerah (OPD) dan mutasi pejabat struktural di Badung, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa bersama Kepala Inspektorat Ni Luh Suryaniti melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung, Jumat (6/1) lalu. Kunjungan ini bersifat pemantauan bagaimana kondisi dan situasi di Badan Pendapatan, karena bagaimana pun Badan Pendapatan merupakan “pulunya” Badung. Terutama sekali Wabup Suiasa mengharapkan dengan berubahnya susunan pejabat struktural di Kabupaten Badung, tidak mengubah bahkan bisa meningkatkan motivasi Bapenda Kabupaten Badung untuk merealisasikan target-targetnya. “Untuk itu wajib Badan Pendapatan memberikan pelayanan dengan kinerja yang optimal sehingga pencapaian pendapatan mampu memenuhi target, diharapkan juga program pembangunan badung dapat ditingkatkan secara optimal sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Badung” tandasnya.

Wabup Suiasa juga memastikan sekaligus menginformasikan beberapa item kepada Badan Pendapatan, terutama pada enterim (pra-audit) kemarin dengan BPK yakni terdapat Rp106 miliar piutang PBB yang kondisinya belum diyakini keberadaan PBB itu. Ini dianggap cukup materiil dan akan berpengaruh kepada opini BPK terhadap LKPD Kabupaten Badung. Oleh karena hal itu, Wabup Suiasa bersama Kepala Inspektur menginformasikan sekaligus meminta kepada seluruh jajaran Bapenda untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dalam rangka meminimalisasi piutang pajak PBB dan meyakini besarnya piutang pajak saat ini.

Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah/Pasedehan Agung Wayan Adi Arnawa saat kunjungan mengungkapkan, jajarannya sudah mengambil langkah-langkah seperti menerbitkan surat tagihan pajak daerah khusus kepada buku 4 dan buku 5 yang nilai ketaatan pajaknya diatas 5 juta, ini cukup material, indeksnya cukup besar terutama yang menjadi fokusnya badan-badan dan diperkirakan ada 369 badan yang ada di dalam 106 M piutang pajaknya dan ini masih kita kejar.  Hasil laporan Bapenda per 31 Oktober 2016, hasil entrim BPK itu ada 106 Miliar piutang pajak yang belum validasi atau belum diyakini, dari hasil penyerahan kewenangan KPP kemarin. “Dari 106 miliar ini, per 31 Desember 2016 pasca enterim BPK, kita sedang proses, sudah kita validasi Rp 2,2 miliar lebih dari Rp106 miliar, sehingga sekarang posisi per 31 Desember dari 106 M menjadi 104 M piutang pajak. Saat ini Bapenda sedang melakukan verifikasi dilapangan terkait piutang pajak ini, dengan cara menerbitkan surat tagihan pajak daerah (STPD), bila bila subjek tidak ditemukan, kami akan komunikasikan dengan pihak UPT, apakah ada double subjek pajak, kalau ada akan kita dihapus satu, hal ini akan mengurangi lagi piutang pajak, dan hal ini akan kami telusuri terus. Terhadap STPD yang tidak kembali, kita akan dorong membuat pernyataan sekaligus kita akan dorong melakukan pembayaran piutang sehingga nanti akan berpengaruh besarnya piutang pajak,” pungkasnya. (sar/)

BAGIKAN