Memasuki lembaran baru 2017, pebisnis properti  berharap penjualan produk produk (rumah dan tanah kapling) lebih lancar.  Dukungan dan keberpihakan regulasi pun dinanti selain bisa bebas dari tekanan  pungutan liar (pungli). Apa kaitannya?

SELAMA ini sulit dan lamanya proses perizinan menjadi keluhan pengembang selain tekanan pungli mulai di tingkat atas-bawah. Jika 2017 ini keberpihakan tetap tak ada dan pungli marak, tentu upaya pelayanan kepada masyarakat yakni pasokan rumah takkan maksimal dapat dilakukan. Tak terkecuali pasokan rumah bersubsidi yang populer tahun ini. Itu karena pada 2016 pemasaran rumah nonsubsisi lesu berat dan pengembang banyak yang beralih membangun rumah bersubsidi dengan harga jual Rp 141 juta per unit. Namun jika program pusat  ini pun terganjal urusan  regulasi yang sulit juga pembiayaan perbankan yang ketat tentu dampaknya masyarakat juga yang akan merasakan. Mestinya program rumah bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut mulus-mulus saja 2017, agar backlog bisa makin ditekan. Walaupun optimisme tahun ini tetap ada dengan strategi penjualan dan meningkatkan promosi, pengembang rumah bersubsidi masih khawatir dengan praktik pungli. Salah satu realitanya, masih adanya pungutan di desa yang sifatnya berubah-ubah (cenderung naik) sehingga jelas menekan pengembang. Nilainya bervariasi mulai 2,5-5 persen. Mestinya masyarakat juga peduli dalam mengurangi backlog karena masih banyak keluarga kecil yang belum punya rumah sendiri.

Pengembang PT Sepa Karya Buana, Dr. Dewa Putu Selawa, M.M., Senin (2/1) kemarin menyampaikan 2017 pengembang masih dihadapkan pada persoalan dilematis. Pasar properti menengah bawah yang prospektif, justru tak bisa dipenuhi karena berbagai hal, terutama harga mahal karena sejumlah indikator tersebut di atas. “Bagaimana mempermak harga relatif murah kalau biaya izin dan bahkan pungli masih tinggi. Ini tentu dilema,” ujar pengembang asal Desa Bongancina, Buleleng ini.(gun)

BAGIKAN