Tak Koordinasi, Pemasangan Tiang Listrik Disorot Dewan  

29

Mangupura (Bisnis Bali) – Pemasangan tiang listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) dinilai tak melalui proses koordinasi dengan masyarakat, khususnya pemilik tanah. Karenanya, tak jarang terlihat pemasangan seenaknya di atas tanah hak milik masyarakat.

Sorotan ini diungkapkan tokoh masyarakat Penarungan yang juga Ketua Komisi I DPRD Badung Wayan Suyasa, S.H. “Sebagai lembaga yang berorientasi bisnis, PLN tak boleh memasang tiang listrik seenaknya. Pemasangan tiang listrik tak boleh merugikan masyarakat,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Karena kurang koordinasi, Suyasa yang juga Ketua DPC Baladika Badung tersebut melihat banyak tiang listrik yang dipancangkan di area sawah maupun tanah-tanah penduduk. “Ketika diminta untuk dipindahkan, biaya pemindahan yang nilainya besar dibebankan kepada pemilik tanah. Ini jelas tidak  adil,” katanya.

Dia mencontohkan, pemasangan tiang listrik di sekitar Penarungan khususnya di sekitar Kantor DPD II Golkar Badung. Tiang didirikan di tanah-tanah warga tanpa izin. “Jika warga terlambat bayar maupun tidak bayar listrik, jelas mereka kena sanksi denda maupun pencabutan listrik,” katanya sembari meminta PLN profesional sehingga warga tak ada yang dirugikan.(sar/wid)

BAGIKAN