Program pengampunan pajak atau tax amnesty saat ini masuk periode kedua. Potensi dana repatriasi maupun deklarasi hingga akhir 2016 diprediksi tetap tinggi. Bagaimana perbankan di Bali menyikapi?

PERBANKAN di Bali sejatinya sejak tax amnesty periode I menyambut positif kebijakan pemerintah tersebut karena dapat menjaga kelangsungan pertumbuhan ekonomi. Undang-Undang Pengampunan Pajak juga menjadi peluang perbankan dalam meraup dana-dana yang sebelumnya disimpan di luar negeri‎ untuk masuk ke dana pihak ketiga (DPK). Amnesti pajak berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017, dan terbagi ke dalam 3 periode, yaitu periode I sampai 30 September 2016. Periode II dari 1 Oktober 2016 sampai 31 Desember 2016 dan periode III dari 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

Hingga kini, masih ada masyarakat yang belum sepenuhnya paham apa itu tax amnesty. Tax amnesty dipandang hanya untuk orang kaya yang memiliki uang di luar negeri. Sejatinya yang dapat memanfaatkan kebijakan amnesti pajak adalah wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, wajib pajak yang bergerak di bidang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hingga orang pribadi atau badan yang belum menjadi wajib pajak.

Tax amnesty adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.(dik)

BAGIKAN