Serikat Pekerja Berharap Skala Upah Diberlakukan 

173

Mangupura (Bisnis Bali) –   Kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 8,5 persen yang menjadi dasar kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) dirasakan belum sesuai di kalangan pekerja jika dibandingkan dengan tingkat inflasi yang terjadi terutama di wilayah Denpasar dan Badung yang mencapai 10 persen. Dengan telah ditetapkan UMP ini, serikat pekerja mengharapkan skala upah juga bisa diberlakukan.
Hal ini diungkapkan Ketua PC FSP PAR-SPSI Kabupaten Badung, Putu Satyawira Marhaendra, Kamis (15/12) kemarin. Sembari mengklarifikasi kenaikan UMP 8,25 persen, dia mengatakan, secara peraturan UMP memang sudah ditetapkan yang menyesuaikan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional, sehingga angka 8,25 persen menjadi patokan keniakan UMK di seluruh kabupaten/kota di Bali. Namun menurutnya, jika mengacu pada inflasi di Bali, barometer Denpasar dan Badung mendekati 10 persen, kenaikan UMP seharusnya bisa mendekati itu.
“Kita sebagai pekerja ya bisa dibilang tidak puas, namun karena ini sudah menjadi keputusan ya harus kita ikuti,” ungkapnya.  (wid)

BAGIKAN