BPR Gugat Akses Informasi Penegakan Hukum Pertanahan  

9
kup MENGGUGAT - BPR berupaya menggugat akses informasi penegakan hukum pertanahan di Indonesia melalui seminar menghadirkan narasumber dari FH Unpak dan I-Pro BPR juga dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ikatan Notaris Indonesia dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Perbarindo, dan KIP.

Perlambatan ekonomi pada sektor riil yang juga terjadi pada industri BPR dalam bentuk peningkatan kredit bermasalah atau NPL yang dalam banyak kasus dapat berujung pada “sengketa” antara BPR dan nasabah. Sementara itu, sesuai amanat undang-undang, OJK lebih dalam posisi memberikan advokasi kepada nasabah sebagai tupoksinya dalam perlindungan konsumen. Bagaimana BPR menggugat akses informasi penegakan hukum pertanahan?

DALAM perjalanannya, fungsi perlindungan konsumen OJK telah menimbulkan ekses negatif berupa lahirnya “LSM” yang pekerjaannya justru “memprovokasi” nasabah BPR untuk tidak menyelesaikan kewajibannya “sesuai jumlah dan aturan” yang berlaku di BPR. Dalam kondisi yang serbasulit dan terjepit bagi industri BPR ini, muncul angin segar berupa terbitnya Perma Nomor 2/2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana untuk Penyelesaian Sengketa Konsumen di bawah Rp 200 juta dengan jangka waktu 25 hari.
Ketua Umum Ikatan  Profesional  Bankir Bank  Perkreditan Rakyat (I-pro BPR) Indonesia, Made Arya Amitaba mengatakan dewasa ini, masalah pertanahan merupakan masalah yang  kompleks dan rumit di Indonesia. Semua berawal dari ketidakpastian hukum baik dari konteks perundang-undangan, penegakan hukum hingga persoalan budaya hukum yang lemah. Banyak keluhan dari mulai fenomena sertifikat ganda, sengketa tanah yang berlarut-larut, ketidakpastian hukum bagi kalangan perbankan dalam eksekusi jaminan tanah, rezim ketertutupan dalam informasi pertanahan dan sebagainya.
Secara konstitusional, Pasal 33 UUD 1945 menjamin penguasaan tanah diletakkan dalam paradigma sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Demikian pula semangat UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria adalah kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun kegotongroyongan serta memperhatikan pula dasar hukum adat sebagai bagian sumber hukum nasional. (kup)

BAGIKAN