Sosialisasi Lembaga Penjamin Simpanan Berperan Memperkuat Sistem Perbankan di Indonesia

13
LPS - Sosialisasi yang dilakukan LPS di Pasraman Gurukula Bangli, Jumat (2/12) sekaligus penyerahan beasiswa kepada 10 pelajar kurang mampu. (yas/)

Bangli (Bisnis Bali) – Selama ini meski relatif aman menyimpan uang di bank, namun sebagian masyarakat  kerapkali dihantui rasa waswas. Apalagi simpanan dalam jumlah yang besar. Kebangkrutan perbankan juga kerap membayangi nasabah. Untuk menjamin keuangan di bank, keberadaan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)  amat penting untuk memperkuat sistem perbankan yang ada di Indonesia.

Hal ini mencuat dalam Sosialisasi LPS yang bertajuk “Peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Memperkuat Sistem Perbankan Indonesia”, Jumat (2/12) di Pasraman Gurukula, Bangli yang digelar Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Pemuda Hindu (Peradah)  Indonesia dan Dewan Pimpinan Provinsi Peradah Bali. Ada tiga narasumber yang hadir pada kesempatan tersebut yakni Eksekutif  Vice President Lembaga Penjamin Simpanan Poltak Lumbun Tobing, Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya, S.E., M.M, dan akademisi Universitas Udayana Prof. Dr. I Wayan Suartana. Materi yang berjudul “Peran LPS dalam Memelihata Stabilitas Sistem Perbankan” yang dibawakan Poltak Lumbun Tobing mengupas empat poin penting di antaranya ruang lingkup keberadaan LPS, kinerja LPS, resolusi bank hingga pendanaan resolusi bank.

Poltak Lumbun Tobing menjelaskan, fungsi utama dari LPS yakni menjamin simpanan nasabah dan aktif memelihara stabilitas perbankan sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, tambah Poltak,  LPS juga memiliki tugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjamin simpanan. “Misalnya dalam penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik dan penanganan bank yang berdampak sistemik,” kata Poltak di hadapan 250 peserta dari kalangan perbankan, pengusaha, pengajar, komunitas, organisasi kepemudaan, akademisi, hingga mahasiswa.

Lebih lanjut Poltak memaparkan, adapun jenis simpanan yang dijamin oleh LPS selama ini yakni giro, deposito, sertifikat deposit, tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan.

Selain pada bank konvensional, pihaknya juga menjamin pada bank Syariah.

“Per nasabah jumlah simpanan yang dijamin maksimal Rp 2 miliar,” katanya. Sejak LPS beroperasi 2005 – 30 September 2016, LPS telah  melakukan penanganan simpanan terhadap 75 bank yang dicabut izinnya dan 71 bank telah selesai proses rekonvernya. Adapun jumlah bank peserta dan simpanan yang dijamin yakni bank umum mencapi 118 bank dengan jaminan Rp 2.519 trilyun, BPR/BPRS 1.794 dengan total Rp 76 triliun.

Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya menguraikan lebih banyak tentang sistem perbankan dalam perekonomian Indonesia. Ia menyoroti bisa saja keadaan yang bisa mengancam stabilitas keuangan Indonesia di antaranya yakni ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan  yang umumnya akan diikuti perilaku panik investor untuk menarik dananya sehingga mendorong terjadinya kesulitan likuiditas. Belum lagi masalah lainnya seperti sangat tingginya biaya penyelamatan terhadap sistem keuangan apalabila terjadi krisis yang bersifat sistemik.

Untuk menyikapi hal tersebut, ia memberikan solusi agar dilakukan identifikasi masalah terhadap sistem keuangan yang bersifat melihat apa yang akan terjadi ke depannya. Di samping menggali potensi risiko yang akan timbul. “Atas dasar hasil identifikasi selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui seberapa jauh risiko yang berpotensi membahayakan dan meluas sehingga dapat melumpuhkan perekonomian,” katanya.

Akademisi Unud, Prof. Dr. I Wayan Suartana memberikan materi mengenai “Manajemen Risiko dan Tata Kelola Lembaga Keuangan”. Menurutnya dalam industri keuangan sering dan rentan terjadi kecurangan. Untuk itu ia memaparkan tiga solusi untuk menyikapi hal tersebut seperti manajemen risiko dan tata kelola yang baik, disiplin pengaturan dan disiplin pasar yang berkaitan dengan kebijakan  dalam bentuk pembatasan jumlah yang dijamin, pembatasan jenis yang dijamin hingga pengaturan prioritas pembagian hasil likuidasi. Secara rinci, Suartana juga memaparkan sistem pengelolaan lembaga keuangan mulai dari menetapkan strategi, pengindentifikasi risiko, menilai risiko, menanggapi risiko, mengendalikan risiko, hingga mengkomunikasikan dan memantau lembaga keuangan.

“Hal yang tak kalah penting juga adalah pengawas internal berbasis risiko lembaga keuangan. Kegiatan ini fokus dan memprioritaskan pemeriksaan berbasis risiko,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPP Peradah Indonesia Bali Ida Ayu Made Purnamaningsih menjelaskan, kegiatan sosialisasi LPS penting kepada masyarakat luas. Terutama dalam hal edukasi mengenai LPS yang memiliki peran strategis dalam menjamin uang nasabah di perbankan. Selama ini, kata dia masyarakat cukup resah dengan munculnya berbagai lembaga keuangan khususnya dengan tawaran bunga yang fantastis. Sosialisasi ini juga dirangkai dengan penyerahan beasiswa kepada 10 pelajar kurang mampu dari LPS kepada pelajar di Pasraman Gurukula, Bangli. (yas/)

BAGIKAN