Implementasikan UU Agraria, I-pro BPR dan Universitas Pakuan Bogor Gelar Seminar Nasional  

19
Acara seminar dibuka Komisioner OJK yang diwakili Santoso Wibowo dan di sela-sela acara pembukaan dilakukan penandatanganan MoU antara I-Pro BPR dengam Kantor Hukum Gracia untuk memberikan perlindungan hukum bagi BPR. (kup/)

IKATAN Profesional Bankir Bank  Perkreditan Rakyat (I-Pro BPR) Indonesia bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, Senin (28/11) menyelenggarakan seminar nasional dengan tema ” Menggugat Akses Informasi dan Perlindungan Hukum dalam Penegakan Hukum di Bidang Pertanahan “. Seminar nasional ini berlangsung di Gedung IPB International Convention Centre, Botani Square Building Lantai 2, Jl. Pajajaran, Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat.

Seminar yang dipandu Dosen Hukum Unpak Dinalara D Butar Butar ini, selain menghadirkan narasumber dari FH Unpak dan I-Pro BPR juga dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ikatan Notaris Indonesia dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Perbarindo, dan KIP.

Ketua Panitia Seminar Nasional dari I-Pro BPR, Nyuman Mashudi, mengatakan, melalui seminar hasil kerja sama FH Unpak yang dipimpin R. Muhammad Mihradi dan I-Pro BPR yang dipimpin Made Arya Amitaba ini, diharapkan dapat melacak peta permasalahan mendasar di dalam akses informasi dan perlindungan hukum di bidang pertanahan. Kedua, mewadahi pemikiran kritis konstruktif dalam membangun akses informasi dan perlindungan hukum di bidang pertanahan, dan ketiga bahan pemikiran bagi pengambil kebijakan pertanahan untuk desain akses informasi dan perlindungan hukum di bidang pertanahan yang memadai.

Sengkarut permasalahan pertanahan yang berujung pada sengketa tanah ini berawal dari ketidakpastian hukum, baik dalam konsteks perundang-undangan, penegakan hukum, hingga budaya hukum yang lemah. “Selama ini banyak keluhan fenomena sertifikat ganda, sengketa tanah yang berlarut-larut, ketidakpastian hukum bagi kalangan perbankan dalam eksekusi jaminan tanah, rezim ketertutupan dalam informasi pertanahan dan sebagainya,” ungkap Nyuman Mashudi.

Ketua Umum I-Pro BPR, Made Arya Amitaba, mengatakan seminar nasional ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan komitmen dari pembentukan hukum untuk peraturan tanah diletakkan pada dasar keadilan, kemakmuran rakyat dan keseimbangan kepentingan perorangan dan kepentingan publik sesuai UUD 1945 dan pada UU No 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria yang dalam praktiknya masih banyak ditemukan ketidaksesuaian implementasinya.

Menindaklanjuti hasil seminar terdahulu mengenai pembahasan PERMA No. 2 tentang Gugatan Sederhana yang pada prinsipnya telah banyak membantu BPR-BPR  melakukan gugatan kepada debitur bermasalah/macet untuk mendapatkan keputusan Pengadilan Negeri, namun dalam pelaksanaannya masih mempunyai  hambatan khususnya dalam hal  upaya eksekusinya, yang apabila debitur tersebut melakukan upaya pemblokiran kepada Badan Pertanahan Nasional.

Arya Amitaba menegaskan, secara konstitusional negara menjamin penguasaan tanah diletakan dalam paradigma sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat sesuai Pasal 33 UUD 1945. Demikian pula semangat UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Permen Agraria No. 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

Namun para praktiknya, masih banyak terjadi penyimpangan, yaitu tanah saat ini barang yang terbatas, dikuasai segelintir orang dan badan usaha sehingga terjadi ketimpangan yang tinggi. Kedua, lemahnya penghormatan dan penguatan hak-hak rakyat dalam mengakses tanah, ketiga, sistem hukum dan administrasi pertanahan yang belum sepenuhnya transparan dan terjadi sekat-sekat sektoralisme pertanahan, dan keempat belum memadainya sarana penanganan konflik pertanahan secara efektif, fair, dan berkeadilan secara komprehensif.

Dunia perbankan atau lembaga keuangan juga kerap bersentuhan dengan pertanahan. “Maka, seminar ini diharapkan pula dapat membangun integritas dan kompetensi SDM BPR sekaligus memposisikan diri sebagai mitra aktif yang sepenuhnya mendukung upaya OJK untuk mengembangkan industri BPR yang sehat dan berkelanjutan, ” kata Made Arya Amitaba. (kup/)

BAGIKAN