Program pemerintah pusat perlu mendapat acungan jempol. Salah satunya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sangat menguntungkan masyarakat khususnya bagi pelaku usaha. Sejak mulai launching, KUR dikucurkan bank umum langsung ke pelaku usaha. KUR mikro dengan plafon pinjaman maksimal Rp 25 juta tanpa agunan, sedangkan KUR ritel di atas Rp 25 juta sampai Rp 500 juta pakai agunan. Kenapa disesali?

DI BALI, KUR ritel dalam waktu dua bulan sudah habis, sedangkan untuk KUR mikro ditarget sampai akhir tahun. Namun, sejak KUR diluncurkan, di Bali semua pengelola koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam (KSP) mengeluh.
Pemerintah pusat mengucurkan KUR dengan bunga 9 persen mulai Agustus 2015 lalu dan dilanjutkan tahun 2016. Satu bulan lagi, tepatnya tahun 2017, bunga KUR akan turun menjadi 7 persen. Plafon KUR akan ditambah, bahkan jenis KUR pun ditambah yakni supermikro.

Program nyata pro rakyat dan langsung dinikmati rakyat ini bermula dari usulan Kementerian Koperasi dan UKM RI. Maka program KUR disepakati tiga kementrian yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian Aparatur Negara). Namun keunggulan program tersebut tidak diikuti kelancaran kinerja lembaga koperasi. Terbukti, setelah diluncurkannya, KUR justru berdampak negatif bagi lembaga koperasinya, khususnya KSP.
Pemerhati koperasian Dr. I Putu Astawa, S.E., M.M. menegaskan, program KUR memiliki keunggulan langsung yang dapat dinikmati masyarakat sampai tingkat bawah. Ada tiga bank umum yang resmi menjadi penyalur KUR (Bank Mandiri, BNI dan BRI). Kemudian di Bali saat ini BPD juga dipercaya menjadi penyalur KUR. Kemudian bank umum melakukan chaneling dengan BPR sehingga penyalurannya lebih maksimal. (sta)

BAGIKAN