Koperasi Non-USP-KSP Diawasi OJK  

20
Suasana sosialisasi peraturan perkoperasian bidang pengawasan yang dilaksanakan Kementrian Koperasi di Hotel Golden Tulip Denpasar (sta)

Denpasar (Bisnis Bali) – Koperasi yang bergerak sebagai penyedia jasa keuangan selain unit simpan pinjam-koperasi simpan pinjam (USP-KSP) seperti leasing dan asuransi pengawasannya dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara USP-KSP pengawasannya oleh Kementerian Koperasi dan UKM melalui Deputi Pengawasaan. Hal ini dikatakan Sekretaris Menteri Koperasi dan UKM RI, Ir. Agus Muharram saat membuka acara Sosialisasi Peraturan Perkoperasian Bidang Pengawasan Koperasi, Rabu (30/11) di Di Hotel Golden Tulip Denpasar.

Kegiatan ini diselenggarakan Kementerian Koperasi dan UKM dan dihadiri Deputi Pengawasan, Suparno, S.E., M.M., Tenaga Ahli Kementrian Koperasi dan UKM, Drs. Setyo Hariyanto, M.M,. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bali, I Dewa Nyoman Patra, S.H., M.H., Ketua Dekopinwil Bali, Dr. I Dewa Nyoman Badra, S.E., M.Si.,

dan Satgas Pengawas Koperasi dan pengurus koperasi nipo Bali.

Menurut Agus Muharram, banyak koperasi yang menyediakan unit usaha keuangan selain simpan pinjam (non-KSP). Di antaranya usaha investasi, leasing, asuransi dan lainnya yang pengawasannya oleh OJK. Artinya, badan hukumnya koperasi, tapi unit usahanya jasa keuangan non-KSP. ”Banyak kasus di lapangan, ada koperasi yang melayani masyarakat umum di luar KSP. Seperti investasi, di mana masyarakat diajak berinvestasi dengan bunga tinggi. Koperasi jenis ini diawasi OJK. Sementara KSP hanya boleh melayani anggota, pengawasannya oleh Kementerian Koperasi,” tegas Muharram sambil menyebutkan  peran masyarakat sebagai pengawas koperasi sangat efektif. Dengan laporan masyarakat dan anggota koperasi, maka tim pengawas akan turun menangani.(sta)

 

BAGIKAN