I Dewa Nyoman Patra, S.H., M.H.,

Denpasar (Bisnis Bali) – Memberikan rasa aman dan nyaman serta perlindungan terhadap koperasi dan pelaku usaha kecil dan menengah (KUKM) serta melakukan koordinasi pelaksanaan kemitraan, Kementerian Koperasi dan UKM RI dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan MoU. Saat ini KPPU melakukan sosialisasi bersama, advokasi, tukar informasi, bantuan ahli dan narasumber, juga melaksanakan monitoring dan evaluasi. Hal ini disebutkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bali, I Dewa Nyoman Patra, S.H., M.H., yang didampingi Kabid BLK, I Gede Indra, S.E., M.M.,” katanya.

Menurut Dewa Patra, saat ini persaingan usaha sangat ketat, sehingga tidak sedikit pelaku usaha berpraktik tidak sehat. Persaingan yang saling merugikan memang patut diawasi. Oleh karena, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM RI telah melaksanakan kerja sama dalam pengawasan usaha tidak sehat. Dengan perjanjian tersebut, pemerintah pusat sudah mensosialisasikan ke daerah. Dengan komitmen tinggi melindungi koperasi dengan membentuk Tim Satgas Pengawas Kemitraan Daerah. Tim ini sebanyak 5 orang uang diambil dari dinas. ”Sesuai sosialisasi pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi, maka di daerah baik provinsi/kabupaten dan kota membentuk Tim Pengawas Kemitraan. Kami sudah mengusulkan nama-mana sebanyak 5 orang masing-masing dinas se-Bali. Setelah nanti ada persetujuan dari Kementerian Koperasi, maka di daerah sudah mulai tugas satgas tersebut,” kata Dewa Patra sambil menyebutkan sesuai perencanaan, akhis Desember tahun 2016 ini sudah launching. Atau paling lambat awal 2017, karena masih menunggu persetujuan pusat. *sta

BAGIKAN