Merugi tetap Kena Pajak, K-UMKM Keluhkan PP46

18

Semua wajib pajak (WP) masih mengeluhkan sistem pajak di Indonesia. Pajak berlapis akan membebani WP, termasuk pada koperasi dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (K-UMKM). Sistem pajak baru sesuai PP 46 dinilai sangat memberatkan. Lantas apa saja yang dikeluhkan K-UMKM terkait sistem pajak PP 46?

 KOPERASI dan pelaku UMKM mengeluhkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan. PP 46 memang memudahkan cara pembayarannya, hanya menghitung 1 persen. Yang masih menjadi beban dan sangat memberatkan hitungan 1 persen dari pendapatan (peredaran bruto). Artinya, WP membayar pajak dari hasil penjualan. Inilah yang dianggap masih sangat memberatkan WP. Jika diberlakukan pembayaran pajak dari hasil penjualan, WP yang menjual barang dagangannya merugi akan tetap kena pajak.
Pemerhati ekonomi, Dr. I Putu Astawa, S.E., M.M., baru-baru ini menegaskan, pemberlakuan PP 46 tahun 2013 sudah jelas-jelas memberatkan WP, terutama bagi WP yang penghasilannya kecil. WP yang merugi akan tetap kena pajak. Berbeda dengan aturan sebelumnya, memang sistem pembayarannya sangat sulit, namun dihitung dari sisa hasil usaha. Ada batasan jika WP mendapat SHU di bawah batasan yang ditentukan, WP tidak kena pajak.
”Namun setelah terbit PP 46, proses pembayarannya justru mudah tetapi menjerat WP. Nyata sekali, jika sistem pajak yang dipungut dari peredaran bruto yang artinya pungutan dari hasil penjualan 1 persen. Misalkan, WP yang menjual barang dagangannya dengan kepepet sehingga merugi. Artinya, jika tidak dijual, barang miliknya akan rusak sehingga dengan terpaksa dijual dengan harga murah alias merugi. Tetapi PP 46 tetap mewajibkan bayar pajak. Apa itu namanya membantu UMKM?” tanya Astawa sambil berharap PP 46 direvisi saja. Bukan dikenakan berdasarkan peredaran bruto, tetapi 1 persen dari SHU.   (sta)

BAGIKAN