Ukur Kinerja Pemkab Melalui Penyusunan LPPD

17
Sosialisasi penyusunan LPPD di ruang sidang utama kantor Bupati Gianyar, Kamis (24/11). (kup) 

Gianyar (Bisnis Bali)   Hadirnya UU No 23 tahun 2014, memberi amanat kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menyusun sebuah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). LPPD adalah hasil evaluasi mandiri pemerintah terhadap berbagai demensi kinerja pemerintahan yang telah berjalan.

Hal itu diungkapkan Direktur EKPKD Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Ir. Gunawan, saat memberi pengarahan terhadap puluhan Kepala SKPD dan tim penyusun LPPD (Kasubag SKPD Setda Gianyar) dalam sosialisasi penyusunan LPPD, di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati Gianyar, Kamis (24/11).

Gunawan mengatakan, LPPD sangat penting untuk disusun sebagai bahan pembinaan lebih lanjut, yang berpatokan terhadap peraturan perundang – undangan. LPPD disampaikan tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Adapun data yang dilaporkan mencakup pelaksanaan urusan pemerintahan yang sudah didesentralisasi ke daerah, pelaksanaan urusan yang didanai melalui tugas pembantuan, dan pelaksanaan tugas umum pemerintahan.

”LPPD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Mendagri melalui Gubernur,” ucapnya.
Namun, kata dia, saat ini terdapat beberapa kendala yang terjadi dalam penyusunan LPPD, menyangkut kurangnya komitmen kepala daerah, seringnya terjadi mutasi jabatan, kurangnya manajemen pengelolaan data, dan minimnya pemahaman antar SDM pengelolaan laporan.  (kup)

BAGIKAN