Penurunan SB kurang Menarik Kemudahan Regulasi Vital bagi Sektor Properti

17

Penurunan suku bunga (SB) perbankan termasuk di dalamnya kredit pemilikan rumah (KPR) tak terlalu menarik bagi pasar properti. Dalam situasi perekonomian yang belum bergerak kencang setelah melambat sejak 2015 silam,  kemudahan deregulasi dan aturan main  diperlukan guna menggeliatkan sektor properti.  Apa saja itu?

MEMACU pertumbuhan ekonomi 2017 yang ditarget pemerintah 5,2 persen, perbankan mau tak mau harus mendorong penyaluran kredit agar  tetap bertumbuh. Walaupun di sisi lain kekhawatiran akan ancaman terjadinya kredit macet atau nonperforming loan (NPL) makin tinggi. Dengan berbagai kemudahan permintaan kredit harus dipacu guna menggeliatkan sektor properti.

Berbagai kemudahan diberikan Bank Sentral ketika melonggarkan kebijakan makroprudensial berkaitan dengan fasilitas kredit jangka panjang KPR.  Selama ini selektivitas perbankan mengatur KPR cukup ketat semata melindungi debitur dari gagal bayar.

Pengaturan penyaluran KPR pun sangat ketat. Data BI porsi KPR yang  disalurkan bank diatur dalam bentuk loan to value (LTV). LTV mengatur  tipe properti, plafon kredit disesuaikan untuk pembelian rumah pertama, kedua, dan seterusnya.

Contoh untuk kredit rumah pertama dengan tipe rumah di atas 70 meter persegi (m2), rasio LTV ditetapkan 80 persen. Makaudnya, jika harga rumah tersebut Rp 350 juta,  maksimal KPR yang bisa disalurkan bank adalah senilai Rp 280 juta. Sisanya Rp 70 juta harus ditanggung nasabah atau konsumen yang membeli rumah. Saat ini aturan LTV telah  dilonggarkan BI. Rasio LTV untuk KPR rumah pertama dengan tipe rumah di atas 70 meter persegi dinaikkan dari 80 persen menjadi 85 persen. Jika sebelumnya nasabah pembeli harus menyediakan uang pribadi Rp 70 juta untuk mengajukan KPR dengan harga rumah Rp 350 juta, dengan aturan yang baru, nasabah cukup menyediakan dana pribadi  Rp 52,5 juta. Bagi perbankan, nilai kredit meningkat dari Rp280 juta menjadi Rp 297,5 juta.(gun)

BAGIKAN