Kejar Kualitas, Proses Perizinan Koperasi Baru harus Diperketat

19

Program pemerintah pusat membuat koperasi berkualitas langsang direspons pemerintah daerah. Pemda pun melaksanakan seleksi ketat proses perizinan koperasi baru, bahkan pemerintah daerah menambahkan persyaratan. Lantas apa saja yang dilakukan agar koperasi mampu bersaing?

PROGRAM pemerintah mencetak koperasi berkualitas ternyata benar-benar mendapat dukungan dari semua kalangan. Jika berkualitas, koperasi dapat menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Koperasi pun mampu mendorong perekonomian bangsa, mengurangi pengangguran, serta dapat memberikan bukti nyata terkereknya kesejahteraan anggota.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bali, I Dewa Nyoman Patra, S.H., M.H., terus-menerus mengajak semua jajaran pemerintah kabupaten dan kota agar mampu mendorong gerakan koperasi secara menyeluruh. Seiring program pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas koperasi, lanjut Dewa Patra, pemerintah daerah khususnya tingkat I sudah merespons positif. Implementasinya langsung dapat proses seleksi izin koperasi baru sangat ketat. Pihaknya sampai mengeluarkan kebijakan untuk menambah persyaratan dengan melengkapi pernyataan dari pendiri koperasi baru.
”Kami membuat kebijakan dan nantinya akan dibuatkan aturan yang pasti. Semisal, selama ini banyak koperasi yang bermasalah, lantas terbengkalai karena ditinggal pengurus dan anggotanya. Maka kami sulit untuk mengajak dan melakukan pembinaan sekaligus sulit membubarkannya. Maka kami membuat kebijakan agar pemohon koperasi baru membuat pernyataan akan membubarkan sendiri koperasinya jika memang tidak diinginkan lagi. Kebijakan lainnya mewajibkan membuat pernyataan pengelola atau manajer akan mencari sertifikat uji kompeten. Kemudian masalah modal, pernyataan modal yang cukup dan ada lainnya yang tentu menguntungkan koperasi itu sendiri. Kebijakan mengarah kepada koperasi profesional dan mandiri,” tegas Dewa Patra (sta)

BAGIKAN