Fraksi  Demokrat DPRD Badung Minta KBS Dipersiapkan Matang  

27

Mangupura (Bisnis Bali) – Fraksi Demokrat DPRD Badung banyak menyoroti persoalan pelayanan kesehatan yang menjadi program Pemkab Badung. Sorotan ini tercetus dalam pemandangan umum (PU) terhadap enam ranperda pada rapat paripurna DPRD Badung, Jumat (11/11) lalu.

Keenam ranperda tersebut adalah rancangan penyesuaian kebijakan umum APBD Badung 2017, rancangan penyesuaian prioritas dan plafon anggaran sementara Badung 2017, ranperda tentang APBD Badung 2017, ranperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Badung 2017-2025, ranperda Badung tentang penataan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi terpadu, serta ranperda Badung tentang jaringan utilitas terpadu.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi dua wakilnya Nyoman Karyana dan Made Sunarta. Hadir juga Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Wabup Ketut Suiasa, Sekkab Kompyang R. Swandika, dan pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Badung.

Dalam PU-nya yang dibacakan Drs. I Wayan Mendra, M.Si., Fraksi Demokrat meminta Pemkab Badung dengan perangkat daerahnya untuk mempersiapkan secara matang peluncuran jaminan kesehatan Krama Badung Sehat (KBS). “Persiapan menyangkut regulasi maupun pelayanan sehingga saat diluncurkan tak ada lagi keluhan-keluhan maupun kekurangan,” katanya.

Fraksi pimpinan Ketut Subagia ini sangat mengapresiasi langkah Bupati Badung yang memprogramkan KBS. Fraksi berlambang mercy ini memastikan, program ini sangat ditunggu oleh masyarakat.

Masih di bidang kesehatan, Fraksi Demokrat meminta agar tata organ RSUD Mangusada dapat disesuaikan dengan tipenya. Dengan penyesuaian ini, RSUD dapat berjalan lebih baik lagi.

Fraksi ini juga mendorong pemerintah agar dapat mewujudkan rencana kerja sama Pemkab Badung dengan pihak Rumah Sakit Unud di Kuta Selatan. Dengan begitu, masyarakat di Badung Selatan bisa memperoleh layanan kesehatan dengan baik.

Sementara di sektor kesehatan, fraksi ini mengapresiasi pendidikan gratis bagi krama Badung. Sementara terkait pengadaan laptop, Fraksi Demokrat meminta agar tidak hanya diberikan kepada siswa kelas V dan VI SD. Laptop juga sangat dibutuhkan oleh siswa SMP negeri dalam mengikuti ujian nasional berbasis komputer.

Di sektor pariwisata, Fraksi Demokrat berharap pemkab terus berinovasi dan membangun sinergitas antara sektor pariwisata dan sektor lainnya untuk membangun destinasi alternatif. Dengan begitu, angka kunjungan akan terus meningkat. “Selain itu, objek-objek pariwisata baru perlu dipromosikan sehingga dikenal khalayak umum,” katanya.

Dalam bidang infrastruktur, Demokrat mendesak pemerintah untuk membentuk unit reaksi cepat (URC) yang secara khusus menangani jalan rusak ringan. Dengan adanya URC, jalan rusak ringan dapat ditangani dengan segera dan tidak menjadi rusak berat.

Satu lagi, fraksi ini mendukung pemerintah memperluas pemasangan CCTV dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman di Badung. Fasilitas ini juga sangat dibutuhkan di era globalisasi sekarang ini.

Setelah memberikan saran dan masukan, Fraksi Demokrat menyatakan bisa menyetujui keenam ranperda untuk menjadi perda. Perda ini dinilai sangat penting untuk menghindari kekosongan hukum. (sar/)

BAGIKAN