Fraksi Partai Golkar DPRD Badung Dorong Pembentukan LPS LPD

35

Mangupura (Bisnis Bali) – Fraksi Partai Golkar DPRD Badung mendorong pembentukan lembaga penjamin simpanan (LPS) bagi lembaga perkreditan desa (LPD) di wilayah Badung. Hal ini terungkap dalam pemandangan umum (PU) fraksi berlambang pohon beringin tersebut terhadap enam ranperda dalam rapat paripurna DPRD Badung, Jumat (11/11) kemarin.
Keenam ranperda tersebut adalah rancangan penyesuaian kebijakan umum APBD Badung 2017, rancangan penyesuaian prioritas dan plafon anggaran sementara Badung 2017, ranperda tentang APBD Badung 2017, ranperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Badung 2017-2025, ranperda Badung tentang penataan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi terpadu, serta ranperda Badung tentang jaringan utilitas terpadu.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi dua wakilnya Nyoman Karyana dan Made Sunarta. Hadir juga Bupati Badung Nyoman Giri Prasta, Wabup Ketut Suiasa, Sekkab Kompyang R. Swandika, dan pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Badung.

Dalam PU yang dibacakan anggotanya Drs. I Nyoman Mesir, Fraksi Partai Golkar menilai, peran LPD sangat dibutuhkan dalam pemberdayaan ekonomi pedesaan. Dengan adanya LPS, ujarnya, LPD akan makin dipercaya krama desa adat, baik untuk menyimpan dana maupun meminjam kredit modal kerja.
Selain LPS, tegas Mesir, LPD memerlukan tim audit. Tim audit bisa saja dibentuk oleh pemerintah sehingga LPD benar-benar teruji dan andal.
Fraksi yang dikomando GN Saskara ini juga menyoroti bidang ekonomi lainnya. Di antaranya desakan untuk membuat bank umum. Hal ini terkait dengan makin meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) Badung.
Terkait dengan UMKM, Fraksi Golkar meminta pemerintah melakukan pemberdayaan berupa pemberian fasilitas dan regulasi. Dengan begitu, UMKM Badung akan memiliki daya saing.
Fraksi kuning ini juga meminta pemerintah untuk mengoptimalkan one village one product terutama untuk asparagus di Desa Plaga. Kendalanya selama ini, katanya, asparagus kelas I diambil oleh eksportir, sedangkan KW2 tak ada yang membelinya.

Di bidang sarana dan prasarana wilayah, Fraksi Golkar meminta pemerintah untuk mengurai kemacetan di Canggu, trotoarisasi di Tibubeneng sampai ke pantai Berawa Kuta Utara serta melanjutkan senderan di Subak Semak di Tibubeneng, Kuta Utara.
Masih di bidang sarana dan prasarana wilayah, Golkar juga mendesak adanya pembebasan lahan di sekitar Jembatan Tukad Bangkung. Tujuannya untuk mendukung Festival Budaya Pertanian sehingga lokasinya bisa representatif. Pada kesempatan itu, Fraksi Golkar juga meminta pemerintah mewujudkan underpass untuk Simpang Kampus Unud Jimbaran dan patung Ngurah Rai. Satu lainnya, pemerintah diminta menangani dan memelihara lampu penerangan jalan (LPJ) dengan merespons dengan cepat di seluruh Badung. Bila perlu, tim khusus LPJ bisa dibuat.

Walau banyak mengajukan masukan, Fraksi Partai Golkar bisa menerima keenam ranperda ini menjadi perda. Khusus untuk ranperda tentang penataan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi terpadu, fraksi ini bisa menyetujui dengan tiga buah catatan. Pertama, perlu penyiapan master plan dan zone pembangunan tower. Kedua, apabila tower tersebut tidak berada di zone tersebut, towernya harus dicabut. Ketiga, cakupan (coverage) tersebar secara merata di Badung. Selama ini di Petang dan Plaga sering terjadi blank spot. *sar/*

BAGIKAN