Diskop UKM Denpasar Sosialisasikan 16 Permenkop Pemerintah Tata Koperasi Lebih Baik  

30

Denpasar (Bisnis Bali) – Pentingnya Peraturan Menteri (Permen) Koperasi UKM RI 2015 dan kebijakan tentang perkoperasian bagi gerakan koperasi se-Kota Denpasar, maka Pemkot Denpasar melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar melakukan sosialisasi yang dilaksanakan di Gedung Segara Madu Koperasi Sidi, Desa Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kamis (10/11).

Sosialisasi 16 peraturan Menteri Koperasi UKM agar diketahui dan dipahami oleh gerakan koperasi. Hal ini merupakan program dari Nawa Cita Presiden RI, Joko Widodo. Ditindaklanjuti dengan perubahan-perubahan khususnya di bidang koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM membuat program reformasi koperasi.  Dalam program tersebut  ada tiga hal utama, yakni rehabilitasi, reorientasi dan pengembangan. Hal ini disebutkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar, Made Erwin Suryadarma Sena, S.E., M.Si., didampingi Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Denpasar, I Dewa Bagus Putu Budha, S.E., M.M. di sela-sela Sosialisasi 16 Permenkop.

Erwin Suryadarma mengatakan, dikeluarkannya Permen Koperasi ini karena ada kebijakan-kebijakan yang harus dipahami gerakan koperasi di Kota Denpasar. Seperti, Permen Koperasi Nomor 10 tentang Kelembagaan. Koperasi tersebut harus mendaftarkan diri, dan membentuk koperasi baru harus namanya tiga kata. Selain itu, koperasi harus memiliki izin walaupun sudah berbentuk badan hukum. Namun, wajib memiliki izin operasional. Di antaranya, jika koperasi bergerak di jasa keuangan maka wajib mencari izin simpan pinjam. Dan jika unit usahanya perdagangan maka harus cari izin usaha dagang (SIUP).

Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi mulai menata koperasi-koperasi yang ada.  Agar ke depannya semua koperasi menjadi lebih baik.

”Koperasi yang baik akan kita dorong. Sebaliknya, koperasi yang tidak jelas dan kurang sehat segara kita non-aktifkan, sehingga berapa jumlah koperasi yang sehat akan bina agar lebih baik lagi,” katanya sambil menyebutkan sosialisasi dilakukan lewat Kementerian Koperasi RI dan Wali Kota Denpasar, IB Rai Dharmawijaya Mantra, karena sumbangsih koperasi terhadap pembangunan perekonomian di Kota Denpasar khususnya sangat luar biasa. Terutama perekrutan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran.

Selain itu, membantu pemerintah di bidang kesehatan karena koperasi banyak melakukan kegiatan kesehatan. Seperti memberi bantuan pengobatan gratis dan beasiswa kepada anggotanya. “Kami inginkan koperasi yang ada berkembang. Di satu sisi, koperasi menghadapi kompetisi. Sebab, koperasi memberikan pelayanan dan jasa yang baik kepada anggotanya,’’ katanya.

Erwin berharap pada koperasi harus ingat dengan jati diri koperasi, yakni dari oleh dan untuk anggota. Koperasi harus menjadi pondasi dalam melaksanakan usaha dan menggerakan koperasi. Kalau koperasi lupa dengan jati dirinya akan hancur, dan tidak bermakna. Tujuan mendirikan koperasi adalah mensejahterakan anggota bukan mensejahterakan pengurus, tapi mensejahterakan semuanya. “Koperasi ke depan agar lebih baik dengan dikeluarkannya regulasi Peraturan Menteri UKM sehingga koperasi mampu di pasar MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dan WTO,’’ katanya.

Ketua Dekopinda Denpasar, Bagus Budha menambahkan, kegiatan ini sangat strategis guna peningkatan pengetahuan gerakan koperasi. Pasalnya, gerakan koperasi harus mengetahui berbagai kebijakan dari pemerintah. Apalahi kebijakan mendorong perkembangan koperasi. ”Kami sangat berterima kasih kepada Pemkot Denpasar menyelenggarakan sosialisasi kebijakan pemerintah yang baru, sehingga kami dapat lebih maju dan mandiri,” kata Bagus Budha.

Sementara ketua panitia yang juga Kabid Bina Lembaga Dinas Koperasi UKM Kota Denpasar, I Gusti Ayu Parwati menjelaskan, sosialisasi Permenkop UKM ini berlangsung sampai Jumat (11/11). Peserta sebanyak 250 orang dari pengurus, manajer dan pengelola koperasi se-Kota Denpasar.

”Sosialiasasi dan kebijakan ini guna peningkatan kelembagaan koperasi serta pemahaman terhadap produk hukum koperasi bagi gerakan koperasi yang ada di Kota Denpasar. Pengelola dan pengurus koperasi, harus mampu mengelola koperasi secara profesional sesuai prinsip-prinsip jati diri koperasi, yakni demokratis, keterbukaan, dan akuntabilitas sesuai UU Nomor 25 tahun 1992. Narasumber dari Dekopinwil Bali dan Kabid BLK Dinas Koperasi dan UKM Bali, Gede Indra,” katanya. (sta/)

BAGIKAN