Perbarindo Bali dan Manulife Gelar Edukasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan

50

Denpasar (Bisnis Bali) – Guna mewujudkan kesejahteraan karyawan bank perkreditan rakyat (BPR) di Bali, DPD Perbarindo Bali bersama Manulife Indonesia melaksanakan kegiatan edukasi dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) bertempat di Hotel Neo, Selasa (8/11).

Sekretaris DPD Perbarindo Bali, Ketut Komplit saat membuka kegiatan edukasi DPLK mengatakan, manfaat pensiun dan program DPLK dapat dirancang untuk kompensasi pesangon berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003.

Ia mengungkapkan, UU No. 13/2003 mengharuskan tiap orang pekerja yang putus hubungan kerjanya di BPR atau pun bank lain wajib mendapatkan uang pesangon, maupun uang penggantian. Penyiapan dana pesangon bagi BPR merupakan kewajiban. Ini dikarenakan, begitu karyawan sudah diterima sebagai karyawan tetap, maka karyawan tersebut semasa proses menjadi tenaga kerja, pada hakekatnya akan memasuki usia pensiun.

Ia menjelaskan, usia pensiun karyawan BPR ini ditetapkan masing-masing bank. Dalam SAK 24 juga mengatur tentang imbalan pascakerja. Imbalan pascakerja ini menyangkut pesangon, uang penghargaan dan uang ganti rugi. Ke depan, BPR diharapkan tetap memiliki cash flow yang baik, perhitungan dana pesangon atau dana pensiun agar tidak mengganggu kinerja. Untuk itu, sebaiknya BPR sudah memiliki, mencatat dan bila perlu sudah menghitung dan menyiapkan dana pesangon atau dana pensiun.

Dipaparkannya, penempatan dana DPLK melalui satu lembaga yang mengelola dana pensiun. UU penyelenggaraan dana pensiun ini bahkan menyelenggarakan jaminan pensiun bagi para yang bekerja atau pensiun. Salah satu BPR bisa menyiapkan DPLK berkerja sama Manulife.

Ketut Komplit mengakui, tidak semua BPR di Bali melakukan pencatatan dana pensiun/dana pesangon. Untuk itu, DPD Perbarindo Bali bekerja sama dengan Manulife melaksanakan edukasi. Kepada direksi dan komisaris agar mereka memahami kewajiban penyeiapan DPLK ke depan. Ini termasuk risikonya jika direksi tidak pernah menghitung berapa kewajiban DPLK yang harus dimiliki untuk, menutupi utang ada karyawan yang pensiun, atau putus hubungan kerja. Aturan ini diakomodir UU No. 13/2003.

Lebih lanjut dikatakannya, tujuan edukasi DPLK agar direksi dini mempersiapkan dana perusahaan untuk memberikan jaminan kepastian. Ini terhadap karyawan yang percaya bekerja di BPR juga ada masa depan dijamin suatu program dana pensiun. Tujuan DPLK meningkatlan loyalitas dan produktivitas karyawan. Di BPR juga menyediakan jaminan pensiun seperti perusahaan lain.

Ketut Komplit menegaskan, program DPLK ini baik untuk BPR. Pemegang saham BPR bisa mempelajari program ini secara utuh dan baik, sehingga potensi risiko di kemudian hari tidak mempengaruhi kinerja BPR. Pemegang saham dan direksi BPR punya kapasitas untuk memikirkan karyawan agar mendapat manfaat jika di kemudian hari terjadi pemutusan hubungan kerja.

Kegiatan edukasi DPLK mendatangkan dua narasumber di antaranya Steven Tanner dan Baamb Yosia.
Chief of Employee Benefits Manulife Indonesia, Nur Hasan Kurniawan, mengatakan, di Bali edukasi DPLK menyasar BPR. Manulife telah hadir di beberapa kota dan 2016 hadir di Bali.

Ia menjelaskan, DPLK ini merupakan program mencicil masa depan dari sekarang. Ini dalam konteks mengkalkulasi gaji karyawan untuk diposisikan sebagai dana pensiun atau pesangon. Perusahaan termasuk industri BPR mesti mengantarkan karyawannya menabung mencicil pesangon untuk masa depan.

Nur Hasan Kurniawan menambahkan, penyiapan DPLK ini murni mencadangkan dana pensiun atau dana pesangon bagi karyawan sesuai UU No. 13/2003. Ketika BPR telah memiliki program DPLK maka mereka akan komit menyediakan dana pensiun. (kup/)

BAGIKAN