Kebijakannya sangat Prorakyat Pimpinan DPRD Badung Apresiasi Bupati Giri Prasta  

40

Mangupura (Bisnis Bali) – Wakil rakyat di DPRD Badung mengapresiasi kebijakan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, khususnya yang dituangkan dalam Rancangan Penyesuaian Kebijakan Umum (KUA) APBD Badung tahun anggaran (TA) 2017 dan Rancangan Penyesuaian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Badung TA 2017. Dewan menilai kebijakan Bupati sangat prorakyat.

Ketua DPRD Badung I Putu Parwata usai rapat paripurna, Selasa (8/11) kemarin menyatakan, program pemerintah tahun 2017 sarat dengan terobosan-terobosan. “Kami menilai program tahun 2017 sangat strategis. Kami sangat mengapresiasi hal tersebut,” katanya didampingi Wakil Ketua I, I Nyoman Karyana dan Wakil Ketua II, I Made Sunarta.

Menurut Parwata, rancangan Penyesuaian Kebijakan Umum APBD Badung TA 2017 dan rancangan Penyesuaian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Badung TA 2017 benar-benar implementasi dari Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB). Bupati Giri Prasta pun dinilai sangat konsisten dan memiliki komitmen tinggi dalam rangka menyejahterakan masyarakat.

“Tadi juga disampaikan bagaimana Bupati berkomitmen membuat masyarakat, mempercepat kebahagiannya melalui sektor pendidikan. Anak-anak SD diberikan laptop. Itu salah satu contoh,” ungkap politisi PDI Perjuangan itu.

Keberpihakan pemerintah era Bupati Giri Prasta lainnya, kata Parwata, adalah kepeduliannya terhadap rakyat kecil. “Bupati merancang APBD-nya itu berpihak pada rakyat kecil. Jadi ada yang namanya usaha ekonomi produktif,” sebut Parwata. “Sekali lagi kami berikan apresiasi kepada Bupati yang sangat prorakyat,” tandasnya.

Untuk diketahui pendapatan daerah Kabupaten Badung pada RAPBD TA 2017 dirancang Rp 4.514.209.138.237,83, meningkat Rp 680.728.586.584,37 atau 17,78 persen dari APBD Induk TA 2016 yang sebesar Rp 3.833.480.551.653,46. Bupati juga membeberkan pundi-pundi pendapatan daerah Badung yang terdiri atas pendapat asli daerah (PAD) dan dana perimbangan. Untuk PAD dirancang Rp 3,7 triliun lebih, dana perimbangan Rp 533 miliar lebih, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dirancang Rp 192 miliar lebih. Sementara untuk belanja daerah pada RAPBD TA 2017 dirancang Rp 5,2 triliun lebih atau meningkat Rp 1,1 triliun dari APBD induk 2016. (sar/)